Lampung dot co – Politik | Humas Fraksi PKS DPRD Lampung berhasil meraih penghargaan sebagai Humas Fraksi Terpopuler dalam Humas Fraksi PKS Award 2023 yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI.

Pengumuman pemenang penghargaan ini dilakukan saat pembukaan acara Bimtek Ketua Fraksi PKS se-Indonesia dan Pimpinan DPRD se-Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/5/2023).

Penghargaan ini diterima oleh Ketua Fraksi PKS Mardani Umar dan diserahkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid di Hotel Milenium Jakarta.

Humas PKS Award 2023 ini melalui proses seleksi yang melibatkan tahapan penilaian dokumen dan bukti pengelolaan humas fraksi, serta presentasi dan wawancara di hadapan juri. Dewan Juri terdiri dari Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, Hifni Alifahmi, dan Ariawan.

Koordinator Tim Kerja Fraksi PKS, yang juga pelaksana fungsi Kehumasan Fraksi DPRD Lampung, Sabiqul Iman, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi semua pihak.

Mulai dari Tim Kerja Fraksi/ Humas Fraksi dengan pimpinan dan anggota fraksi, serta struktur dan anggota PKS di Lampung. “Ini tak lepas dari kerja keras dan kolaborasi di dalam tim,” kata Sabiq.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Mardani Umar, mengaku bahagia atas apresiasi dari Fraksi PKS DPR RI. “Hal ini bukan untuk dibanggakan sedemikian rupa, melainkan justru agar tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung terus belajar,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung itu melanjutkan, tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung tetap terus berinovasi, dan terus melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. (*)

Lampung dot co – Politik | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung sepertinya tak lagi mengusung Eva Dwiana sebagai Calon Walikota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 mendatang.

Sinyal itu diberikan oleh sekretaris DPD PDI Perjuangan Sutono saat di wawancara wartawan usai memimpin upacara peringatan hari lahir pancasila yang di gelar di sekretariat DPD PDI Perjuangan.

Saat ditanya oleh awak media terkait rangkaian kegiatan peringatan hari lahir pancasila, Sutono melemparkan pertanyaan tersebut ke Kostiana. “Kalau itu nanti di jawab sama ibu Calon Walikota kita,” kata Sutono sambil menunjuk ke arah Kostiana, Kamis (1/6/2023).

Sementara itu saat di konfirmasi, DPD PDI Perjuangan itu tidak membantah pernyataan terkait pencalonan nya sebagai Walikota Bandar Lampung yang di sampaikan rekannya sesama pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung itu.

“Iya, (terkait pencalonan sebagai Walikota) kita ikut apa tugas partai saja nanti,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu.

Namun Kostiana mengaku, saat ini pihaknya masih fokus untuk pemenangan pemilihan Presiden dan legislatif Pemilu 2024 mendatang. “Saat ini kita masih fokus pemenangan calon Presiden dan Legislatif,” tandasnya. (*)

Lampung dot co – Politik | Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Rabiatul Adawiyah membantah adanya mahar untuk penentuan nomor urut Bacaleg. Dia menyebut tak ada mahar transaksional dalam proses pencalegan di PKB.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar,” kata dia dikutip dari detikSumut, Kamis (25/5/2023).

Ia juga menyebutkan nomor urut bacaleg dari PKB Bandar Lampung ditentukan berbasis kinerja. “Penentuan nomor itu dari kinerja kader itu sendiri dan loyalitas kader. Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai,” ujarnya.

Diketahui, Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, Nely Farlinza mengaku dimintai mahar senilai Rp 70 juta untuk penentuan nomor urut dirinya yang maju sebagai Bacaleg DPRD Kota Lampung.

Mahar tersebut diminta oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (LPW DPW PKB) Jauharoh Haddad untuk dikirimkan ke Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bandar Lampung, Robiatul Adawiyah.

Nely menjelaskan, mulanya dia mendapat kabar bahwa namanya telah ditaruh oleh pengurus di nomor urut dua. Kemudian, dia diminta uang senilai Rp 70 juta untuk mengganti uang jaminan penentuan nomor urut.

“Awalnya saya dengar selentingan bahwa saya ditaruh di nomor urut 2, karena nomor urut 1 tidak bisa diganggu gugat titipan adiknya incumbet DPRD Kota Bandar Lampung. Ya sudah, saya terima dan tampung-tampung dulu kabar itu,” kata dia.

Uang itu dikatakannya untuk mengambalikan uang yang diduga sudah disetor oleh Bacaleg lain yakni Darmawita yang menempati nomor urut dua itu. Jauharoh menyebut uang setoran tersebut nantinya akan digunakan untuk jaminan saksi.

“Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, ‘dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita 70 juta dek,’ kata dia. Saya tanya ‘uang apa itu kak?’ Uang jaminan saksi katanya (Jauharoh),” ungkap Nely.

“Uang Rp 70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan,” imbuhnya menjelaskan.

Lalu Nely menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkap layar percakapan pesan singkat dia dan Jauharoh. Namun tak ditanggapi dan justru berujung pemblokiran nomor WhatsApp.

“Saya telpon ketua (Rabiatul Adawiyah) hampir satu jam, saya telpon gak angkat-angkat. Terus saya (kirim) screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama (nomor WhatsApp) saya diblokir,” terangnya.

Akibat dari persoalan itu, Nely mengaku hubungannya dengan Rabiatul Adawiyah menjadi renggang. Ia juga ditetapkan nomor urut 3. “Iya jadi renggang, terus nomor urut saya jadi nomor 3,” tandasnya. (*)