Politik
Elektabilitas Jokowi Masih Diatas Prabowo, Berikut Hasil Survei Rilisan Median
Lampung.co – Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei yang menyatakan 40,6% publik menginginkan adanya capres alternatif selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Artinya, dua nama itu masih belum aman untuk bertarung di Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan, masalah ekonomi yang menjadikan masyarakat tidak ingin memilih Jokowi. Sedangkan, Prabowo juga dinilai tak dapat mengatasi persoalan ekonomi saat ini.
“Masyarakat merasa pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan ternyata belum dapat menjadi solusi beratnya himpitan ekonomi keseharian, bahan pokok, listrik mahal. Sayangnya, data juga menunjukkan publik meragukan kemampuan Presiden dan Prabowo dalam menangani masalah itu,” ucap Rico kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakpus, Senin (2/10/2017) seperti dikutip dari detik.com.
Hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 36,2% dan Prabowo 23,2%. Kecil kemungkinan Pilpres terjadi dalam satu putaran.
“Dari hasil survei terlihat elektabilitas Jokowi tidak aman, sementara Prabowo semakin turun. Rasanya sulit membayangkan hanya ada dua pasang capres, Jokowi dan Prabowo, di Pilpres 2019,” jelas Rico.
Alhasil, muncullah sejumlah nama capres alternatif. Para tokoh alternatif itu dipandang memiliki peluang jadi kuda hitam di Pilpres 2019.
“Yang patut menjadi perhatian, ada 32,4% publik yang merasa ekonomi di zaman SBY lebih baik di zaman Jokowi (30,1%),” ungkap dia.
Di lain kesempatan, petinggi Gerindra tak mempersoalkan hasil survei Lembaga Media Survei Nasional (Median) mengenai elektabilitas Prabowo Subianto yang masih kalah dari Joko Widodo. Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid yakin, hasil survei itu tak menggambarkan elektabilitas Pilpres 2019.
“Ya, tidak masalah itu. Insya Allah survei-survei lain akan menempatkan Prabowo dan Gerindra di atas calon presiden dan atas parpol lain. Ini masih bisa berubah,” kata Sodik sebagaimana dikutip dari viva.co.id , Selasa, 3 Oktober 2017.
Ia menuturkan, hasil survei secara komprehensif mesti dikaji dengan acuan lain untuk memperoleh gambaran lebih obyektif. Menurutnya, jika pengelolaan negara terus seperti ini justru dapat dipastikan makin banyak survei yang objektif menempatkan elektabilitas Prabowo di atas Jokowi.
“Konsistensi, integritas dan konsep-konsepnya (Prabowo) sebagai pemimpin bangsa yang makin terbukti kebenarannya,” ujar Sodik.
Kemudian, sosok Prabowo dianggap memiliki kemampuan memimpin dan membesarkan partai Gerindra.
“Tidak semua orang populer dan orang pandai, mampu membesarkan partai dan menjaga konsistensi partai,” imbuh Sodik.
Untuk diketahui, hasil survei Median menyebutkan tingkat elektabilitas Joko Widodo saat ini sebesar 36,2 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding tokoh lain yaitu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang hanya mendapatkan 23,2 persen.
Sementara itu, ada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga masuk dalam radar bursa pencalonan. Hasil survei Median, nama SBY berada di urutan ketiga dengan memperoleh tingkat elektabilitas 8,4 persen.
Adapun berikut ini adalah hasil lengkap elektabilitas capres versi survei Median:
- Jokowi 36,2%
- Prabowo 23,2%
- SBY 8,4%
- Anies Baswedan 4,4%
- Gatot Nurmantyo 2,8%
- JK 2,6%
- Hary Tanoesoedibjo 1,5%
- Aburizal Bakrie (Ical) 1,3%
- Ridwan Kamil 1,2%
- Tri Rismaharini 1,0%
- Tokoh lainnya 4,1%
- Tidak tahu/tidak jawab 13,3%.
(Erwin/detik.com/viva.co.id)
Berita
Gejolak Capres Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan di Lampung
Selain deklarasi relawan calon presiden Ganjar Pranowo melibatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD), ada juga Kepala Desa pakai baju PDI Perjuangan saat menghadiri Rapat Pleno DPSHP.
Lampung dot co – Politik | Deklarasi relawan calon presiden RI yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo diduga melibatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Natar, Lampung Selatan (Lamsel) pada 1 Juni 2023 lalu.
Dugaan tersebut timbul karena adanya unggahan foto yang berdar di media sosial memperlihatkan adanya siswa SD. Selain itu acara deklarasi tersebut diduga melibatkan guru di sekolah dasar yang sekolahnya digunakan menggelar deklarasi tersebut.
Deklarasi relawan Ganjar Pranowo yang digelar di Sekolah Islam Terpadu Insan Taqwa, Natar, itu bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni 2023.
Menyikapi peristiwa tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SMP dan SD Sekolah Islam Terpadu Insan Taqwa, Senin (5/6/2023).
Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan dan mengumpulkan bara bukti dari para saksi yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
“Hari ini, kita periksa Kepala SMP dan SD setempat, kurang lebih dua jam pemeriksaan,” kata dia. Selanjutnya, pihaknya akan memanggil Bacaleg DPD RI Tulus Purnomo dan ketua panitia pelaksana yakni saudara Edi.
“Hasil pemeriksaan akan kita update ke Bawaslu Lampung,” ujar Hendra Fauzi.
Masih di Lampung Selatan, Kepala Desa (Kades) Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Suwadi mengenakan kaus bergambar salah satu partai saat menghadiri Rapat Pleno DPSHP oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Marga Catur.
Kepala Des itu mengenakan kaus PDI Perjuangan yang mengusung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo pada kegiatan tersebut. Akibatnya muncul gejolak di kalangan masyarakat dan parpol lainnya terkait Netralitas ASN.
Akibatnya, pihak Bawaslu melalui Panwascam Kalianda melakukan pemanggilan dalam hal klarifikasi terkait netralitas seorang Kepala Desa. Hal itu dibenarkan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Riyan Hidayat.
“Tadi sudah kita panggil dan mintai keterangan terkait dugaan pelanggaran netralitas Kades. Selanjutnya nanti akan kita kaji bersama serta hasilnya nanti akan kita sampaikan ke Bawaslu Kabupaten,” jelas Riyan Hidayat, Senin (5/6/2023).
Dari keterangan Suwadi, dirinya mengakui dengan sengaja mengenakan kaus partai Moncong Putih tersebut. Dia berdalih, bahwa dirinya belum sempat membaca surat Imbauan Netralitas dari Bawaslu. (*)
Berita
Humas Fraksi PKS DPRD Lampung Raih Penghargaan Terpopuler se-Indonesia
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Mardani Umar, mengaku bahagia atas apresiasi dari Fraksi PKS DPR RI. “Hal ini bukan untuk dibanggakan sedemikian rupa, melainkan justru agar tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung terus belajar,” ujarnya.
Lampung dot co – Politik | Humas Fraksi PKS DPRD Lampung berhasil meraih penghargaan sebagai Humas Fraksi Terpopuler dalam Humas Fraksi PKS Award 2023 yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI.
Pengumuman pemenang penghargaan ini dilakukan saat pembukaan acara Bimtek Ketua Fraksi PKS se-Indonesia dan Pimpinan DPRD se-Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/5/2023).
Penghargaan ini diterima oleh Ketua Fraksi PKS Mardani Umar dan diserahkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid di Hotel Milenium Jakarta.
Humas PKS Award 2023 ini melalui proses seleksi yang melibatkan tahapan penilaian dokumen dan bukti pengelolaan humas fraksi, serta presentasi dan wawancara di hadapan juri. Dewan Juri terdiri dari Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, Hifni Alifahmi, dan Ariawan.
Koordinator Tim Kerja Fraksi PKS, yang juga pelaksana fungsi Kehumasan Fraksi DPRD Lampung, Sabiqul Iman, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi semua pihak.
Mulai dari Tim Kerja Fraksi/ Humas Fraksi dengan pimpinan dan anggota fraksi, serta struktur dan anggota PKS di Lampung. “Ini tak lepas dari kerja keras dan kolaborasi di dalam tim,” kata Sabiq.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Mardani Umar, mengaku bahagia atas apresiasi dari Fraksi PKS DPR RI. “Hal ini bukan untuk dibanggakan sedemikian rupa, melainkan justru agar tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung terus belajar,” ujarnya.
Selain itu, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung itu melanjutkan, tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung tetap terus berinovasi, dan terus melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. (*)
Berita
PDI Perjuangan Calonkan Kostiana, Eva Dwiana ‘Ditendang’?
“Iya, (terkait pencalonan sebagai Walikota) kita ikut apa tugas partai saja nanti,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung itu.
Lampung dot co – Politik | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung sepertinya tak lagi mengusung Eva Dwiana sebagai Calon Walikota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 mendatang.
Sinyal itu diberikan oleh sekretaris DPD PDI Perjuangan Sutono saat di wawancara wartawan usai memimpin upacara peringatan hari lahir pancasila yang di gelar di sekretariat DPD PDI Perjuangan.
Saat ditanya oleh awak media terkait rangkaian kegiatan peringatan hari lahir pancasila, Sutono melemparkan pertanyaan tersebut ke Kostiana. “Kalau itu nanti di jawab sama ibu Calon Walikota kita,” kata Sutono sambil menunjuk ke arah Kostiana, Kamis (1/6/2023).
Sementara itu saat di konfirmasi, DPD PDI Perjuangan itu tidak membantah pernyataan terkait pencalonan nya sebagai Walikota Bandar Lampung yang di sampaikan rekannya sesama pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung itu.
“Iya, (terkait pencalonan sebagai Walikota) kita ikut apa tugas partai saja nanti,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu.
Namun Kostiana mengaku, saat ini pihaknya masih fokus untuk pemenangan pemilihan Presiden dan legislatif Pemilu 2024 mendatang. “Saat ini kita masih fokus pemenangan calon Presiden dan Legislatif,” tandasnya. (*)
You must be logged in to post a comment Login