fbpx
Connect with us

Berita

PKS Minta Dibatalkan Karena Mendegradasi Nilai Pancasila, PDI: Tujuan RUU HIP Mulia

Published

on

RUU HIP
Aksi penolakan RUU HIP | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus diteruskan menjadi pembatalan.

Menurutnya, sudah sewajarnya juga DPR menunda pembahasan RUU HIP. Karena, kata dia, sudah banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai RUU tersebut justru mendegradasi nilai Pancasila.

“Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe di Gedung Nusantara II, Kompeks Parlemen, Kamis (18/6/2020).

Tak sampai disitu, dia juga mendesak DPR untuk segera membatalkan pembahasan RUU HIP. Agar legislator juga dapat fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan di-drop,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu dikutip dari Republika.co.id.

Disisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima menilai RUU HIP ini memiliki tujuan yang mulia, agar ideologi Pancasila tetap relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

“Sejauh yang saya ketahui RUU ini (HIP) sangat mulia. Pancasila menjawab dalam kemajuan zaman yang selalu berbagai kompleksitas, tetapi kalau ada yang melihat tafsir-tafsir lain, saya rasa itu dinamika,” jelasnya. (*)

 57,001 kali dilihat,  12 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Abdul Hakim Hadiri Silaturahmi Pengasuh Ponpes se-Kabupaten Pesawaran

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

 2,256 kali dilihat,  696 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022) | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022). Acara diadakan di Pondok Pesantren Daarul Ikrom Kedondong, Pesawaran.

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

Agenda silaturahmi diadakan setiap triwulan. Jumlah pesantren yang sudah terdaftar di Pesawaran sebanyak 40 dari 110 pesantren yang ada di kabupaten ini.

Pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia semoga ke depan keberadaannya bisa eksis dan diakui berbagai pihak dan tidak dipandang sebelah mata.

KH Ikrom Saputra, tuan rumah dan pembimbing Forum Pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Pesawaran, dalam sambutannya mengatakan, acara ini rutin dilakukan setiap triwulan sebagai sarana silaturahmi untuk menjaga tali persaudaraan.

Abdul Hakim dalam sambutannya mendukung penuh hadirnya pendidikan tinggi (institut) di salah satu pesantren di Pesawaran yang fokus tentang pendidikan agama.

Ia mengatakan, nanti para guru dan santri yang ingin melanjutkan pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi tidak jauh-jauh ke Bandar Lampung cukup di Pesawaran khususnya di Kedondong.

“Saya juga alumni pesantren. Selain menjalani sekolah umum, saya juga mengenyam pendidikan di pesantren,” ujar Hakim. (*)

 2,257 kali dilihat,  697 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim Siap Bantu Percepatan Akses Kartu Petani Berjaya

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

 2,404 kali dilihat,  695 kali dilihat hari ini

Published

on

Kartu Petani Berjaya
Ilustrasi Program Kartu Petani Berjaya | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung Abdul Hakim mengapresiasi langkah percepatan akses Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diprogramkan Gubernur Arinal Djunaidi.

Abdul Hakim menyatakan ia siap membantu percepatan itu. Pasalnya, ia sering datang ke banyak desa di Lampung, termasuk mengajak petani ikut menjadi peserta KPB.

Abdul Hakim bahkan siap menjadi duta KPB. Ia ingin semua petani mendapatkan akses itu. Sehingga kehidupan petani menjadi lebih baik.

Hakim menilai selama ini masih ada petani yang belum mengetahui itu. Padahal jika direalisasikan, kartu itu bisa menjadi alat akselerasi tercapainya kesejahteraan.

Hakim mengatakan, kalangan perbankan juga siap menyukseskan KPB. Ini ia dapatkan saat berdialog dengan kalangan perbankan. Mereka juga siap mewujudkan KPB agar program “Lampung Berjaya” bisa direalisasikan sesegera mungkin.

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akses KPB juga bisa digunakan untuk membuka usaha baru di luar usaha pertanian yang selama ini diandalkan. (*)

 2,405 kali dilihat,  696 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPD RI Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU BumDes

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim

 7,747 kali dilihat,  641 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim dalam Raker bersama DPR dan Pemerintah di Ruang Rapat Baleg DPR RI Nusantara 1, Kamis (20/1/2022)

Senator asal Lampung ini melanjutkan, memberikan penguatan Bumdes sebagai instrumen penting untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan, sebagai penguat soko guru perekonomian nasional.

Perlu diketahui, RUU Bumdes merupakan usulan inisiatif DPD RI dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Saat ini jumlah Bumdes telah mencapai 45.549 unit, ini peningkatan yang tajam dimana pada 2014 Bumdes hanya berjumlah 1.022 unit.

“Bumdes merupakan suatu badan usaha yang perlu kita tingkatkan statusnya nanti berbadan hukum, ini komitmen kita bersama dalam memajukan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Bumdes,” tutup Abdul Hakim. (*)

 7,748 kali dilihat,  642 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca