fbpx
Connect with us

Berita

Peternak Ayam Petelur Keluhkan Harga Pakan, Ini Respon Gubernur Lampung

“Saya akan membuat kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Perlu ada kajian mengapa harga pakan menjadi mahal. Apakah pengusaha pakan menyiapkan pakan untuk ekspor? Atau untuk kebutuhan Indonesia?”

 5,841 kali dilihat

Published

on

Gubernur Lampung
Gubernur Lampung terima audiensi Abdul Hakim, Asosiasi Petani Singkong, Asosiasi Peternak Petelur Nasional, dan Forum Zakat | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim beraudiensi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Senin (3/1/2022) di Mahan Agung. Dalam kesempatan itu, Abdul Hakim mengajak sejumlah pihak, antara lain Asosiasi Petani Singkong, Asosiasi Peternak Petelur Nasional, dan Forum Zakat.

Dalam pertemuan tersebut, wakil dari peternak petelur menyatakan, produksi mereka dalam sehari 70 ton yang dikirim Jakarta. Sedangkan produksi bisa mencapai 300 ton per hari.

Sebelumnya, kepada Abdul Hakim beberapa waktu lalu, Ketua Pinsar Petelur Nasional (PNN) Lampung Jenny Soelistiani, meminta anggota DPD RI itu mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Keppres soal harga pakan ke peternak.

Harga yang diinginkan peternak adalah maksimal Rp4.500 per kilogram. Jika harga pakan dibiarkan bergerak bebas, peternak akan merugi. Apalagi mencapai titik harga pakan Rp6.000 atau di atas itu. Sejauh ini kalangan peternak menaati harga per kilogram telur yang dipatok Rp19 ribu-Rp21 ribu. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Jenny meminta Abdul Hakim mendorong Pusat menerbitkan regulasi itu. Selain itu, Jenny juga meminta ada pembatasan populasi ayam petelur dari perusahaan besar. Jika perusahaan besar dengan modal tak terbatas juga mengambil ceruk di sini, peternak UMKM makin menderita krisis.

Jenny meminta Keppres ini segera diterbitkan. Jika harga pakan dibiarkan bergerak liar, dalam tiga bulan terakhir peternak ayam petelur akan punah. Pinsar sendiri adalah akronim dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia.

PPN meminta dukungan Gubernur untuk memperkuat pengadaan pakan dan regulasi yang melindungi UMKM. Sebab, pengusaha besar mulai masuk merambah pada budi daya ternak telur yang mengkhawatirkan mematikan UMKM.

Gubernur Arinal menganggapi dengan mengatakan, Lampung penghasil jagung nomor 3 di Indonesia. Seharusnya, kata Gubernur, tidak menjadi masalah dalam mendapatkan pakan ternak.

“Saya akan membuat kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Perlu ada kajian mengapa harga pakan menjadi mahal. Apakah pengusaha pakan menyiapkan pakan untuk ekspor? Atau untuk kebutuhan Indonesia? Kalau untuk pemenuhan kebutuhan Indonesia, seharusnya harganya tidak akan mahal. Karena semua bahan baku ada di sini,” kata Gubernur.

Gubernur menambahkan, supaya melaporkan jumlah peternak dan memetakan potensinya. Ia meminta pengusaha tidak boleh memonopoli bahan baku pakan sehingga bisa memainkan harga. (*)

 5,842 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Abdul Hakim Hadiri Silaturahmi Pengasuh Ponpes se-Kabupaten Pesawaran

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

 2,134 kali dilihat,  574 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022) | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022). Acara diadakan di Pondok Pesantren Daarul Ikrom Kedondong, Pesawaran.

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

Agenda silaturahmi diadakan setiap triwulan. Jumlah pesantren yang sudah terdaftar di Pesawaran sebanyak 40 dari 110 pesantren yang ada di kabupaten ini.

Pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia semoga ke depan keberadaannya bisa eksis dan diakui berbagai pihak dan tidak dipandang sebelah mata.

KH Ikrom Saputra, tuan rumah dan pembimbing Forum Pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Pesawaran, dalam sambutannya mengatakan, acara ini rutin dilakukan setiap triwulan sebagai sarana silaturahmi untuk menjaga tali persaudaraan.

Abdul Hakim dalam sambutannya mendukung penuh hadirnya pendidikan tinggi (institut) di salah satu pesantren di Pesawaran yang fokus tentang pendidikan agama.

Ia mengatakan, nanti para guru dan santri yang ingin melanjutkan pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi tidak jauh-jauh ke Bandar Lampung cukup di Pesawaran khususnya di Kedondong.

“Saya juga alumni pesantren. Selain menjalani sekolah umum, saya juga mengenyam pendidikan di pesantren,” ujar Hakim. (*)

 2,135 kali dilihat,  575 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim Siap Bantu Percepatan Akses Kartu Petani Berjaya

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

 2,282 kali dilihat,  573 kali dilihat hari ini

Published

on

Kartu Petani Berjaya
Ilustrasi Program Kartu Petani Berjaya | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung Abdul Hakim mengapresiasi langkah percepatan akses Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diprogramkan Gubernur Arinal Djunaidi.

Abdul Hakim menyatakan ia siap membantu percepatan itu. Pasalnya, ia sering datang ke banyak desa di Lampung, termasuk mengajak petani ikut menjadi peserta KPB.

Abdul Hakim bahkan siap menjadi duta KPB. Ia ingin semua petani mendapatkan akses itu. Sehingga kehidupan petani menjadi lebih baik.

Hakim menilai selama ini masih ada petani yang belum mengetahui itu. Padahal jika direalisasikan, kartu itu bisa menjadi alat akselerasi tercapainya kesejahteraan.

Hakim mengatakan, kalangan perbankan juga siap menyukseskan KPB. Ini ia dapatkan saat berdialog dengan kalangan perbankan. Mereka juga siap mewujudkan KPB agar program “Lampung Berjaya” bisa direalisasikan sesegera mungkin.

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akses KPB juga bisa digunakan untuk membuka usaha baru di luar usaha pertanian yang selama ini diandalkan. (*)

 2,283 kali dilihat,  574 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPD RI Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU BumDes

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim

 7,634 kali dilihat,  528 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim dalam Raker bersama DPR dan Pemerintah di Ruang Rapat Baleg DPR RI Nusantara 1, Kamis (20/1/2022)

Senator asal Lampung ini melanjutkan, memberikan penguatan Bumdes sebagai instrumen penting untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan, sebagai penguat soko guru perekonomian nasional.

Perlu diketahui, RUU Bumdes merupakan usulan inisiatif DPD RI dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Saat ini jumlah Bumdes telah mencapai 45.549 unit, ini peningkatan yang tajam dimana pada 2014 Bumdes hanya berjumlah 1.022 unit.

“Bumdes merupakan suatu badan usaha yang perlu kita tingkatkan statusnya nanti berbadan hukum, ini komitmen kita bersama dalam memajukan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Bumdes,” tutup Abdul Hakim. (*)

 7,635 kali dilihat,  529 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca