Pengacara KPU Sebut Gugatan Prabowo Tidak Jelas, BPN: Jawaban KPU Standar

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Kuasa hukum KPU menjawab gugatan pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang kedua sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

Dalam pembacaan jawaban, tim hukum KPU Ali Nurdin menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan, dan lebih menggiring opini.

Empat poin gugatan yang ditanggapi Ali Nurdin diantaranya pembukaan kotak suara, terkait sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU, tautan berita, dan terkait Cawapres Ma’ruf Amin.

Terkait pembukaan di sebuah minimarket, dia mengatakan pemohon tak bisa menunjukkan lokasinya dan mempertanyakan hubungan kerugian yang dialami para kontestan Pilpres 2019.

“Dalam kasus ini, tak bisa terungkap apa hubungannya dengan suara para paslon,” kata Ali.

Kemudian dirinya juga menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU.

Menurutnya, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

“Situng hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja,” ujarnya dikutip dari BBC Indonesia.

Selain itu, dia menyatakan link atau tautan berita yang dirujuk oleh tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukanlah alat bukti.

Oleh karenanya, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Link berita bukan alat bukti surat atau tulisan sehingga tidak memiliki syarat,” imbuhnya.

Ali juga menyebut Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar.

Sebab, kedua bank tersebut tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN mengatur pengertian BUMN.

Atas dasar argumen-argumen yang disampaikan tersebut, Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU meminta MK menolak permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.

Disisi lain, pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai jawaban dari tim kuasa hukum KPU dalam sidang kedua ini sangat standar.

koordinator juru bicara (Jubir) BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di Prabowo-Sandi mengaku pihaknya sudah mendengar tanggapan dari pengacara KPU.

“Pada prinsipnya kita sudah menduga ya tanggapan-tanggapan yang akan disampaikan oleh pihak termohon dan pihak terkait. Standar, biasa,” kata dia dikutip dari Detikcom.

Dahnil mengungkit jawaban kuasa hukum KPU terkait posisi Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Menurut dia, banyak sekali anak-anak perusahaan BUMN yang sejak awal melalui surat edaran Menteri BUMN dinyatakan bagian dari BUMN itu sendiri.

“Termasuk dari PP yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi yang menyatakan bahwasanya BUMN, anak perusahaan BUMN itu dikategorikan masuk dalam BUMN,” jelasnya. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer