Pemprov Berharap e-Planning dan e-Budgeting Terealisasi Tahun 2019

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis berharap e-planning dan e-budgeting mulai diterapkan di Provinsi Lampung tahun 2019.

“Kita berharap di 2019 seluruhnya sudah terintergrasi e-planning dan e-budgeting, sehingga perencanaan di masing-masing daerah sudah menerapkannya,” ujar Hamartoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa (3/7/2018).

Menurut Hamartoni, pada 2018 Provinsi Lampung mendapat pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bidang Pencegahan termasuk dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.

“Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa baik dalam kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” katanya.

Hamartoni juga mengatakan Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI), telah melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Di antaranya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya,” terangnya.

Hal tersebut, lanjut Hamartoni, sebagai bentuk dari reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. (*/doy)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer