Menu

Pemerintah Wajib Bayar Iuran Jaminan Kesehatan peserta PBI

  Dibaca : 99 kali
Pemerintah Wajib Bayar Iuran Jaminan Kesehatan peserta PBI
Rapat koordinasi pelaksanaan JKN-KIS | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemprov Lampung dan stakeholder terkait membentuk tim terpadu penyusunan mekanisme pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Heri Suliyanto menyampaikan bahwa JKN-KIS merupakan masalah yang perlu di pecahkan bersama.

“Hal ini juga dilakukan Pemprov Lampung dalam menangani BPJS Ketenaga kerjaan yang tidak pernah mengalami kendala,” kata dia di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rabu (10/10/2018).

Sebab, dalam mencapai target pembiayaan BPJS Kesehatan, dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

“Pemerintah Daerah berkewajiban membayar Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) fakir miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” jelas Hery.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihak BPJS Kesehatan perlu melakukan koordinasi dan selalu melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah.

“Pemprov berharap ke depan masalah yang terjadi pada BPJS Kesehatan dapat dipahami dan diselesaikan bersama melalui mekanisme pembiayaan program JKN-KIS di Provinsi Lampung tahun 2019,” ujar Hery.

Diketahui, rapat koordinasi pelaksanaan JKN-KIS di hadiri Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Perwakilan BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Metro. (*)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional