Menu

Ojek Online Berharap RPM Perhubungan Tidak Memberatkan Driver

  Dibaca : 224 kali
Ojek Online Berharap RPM Perhubungan Tidak Memberatkan Driver
Anggota Tim 10 RPM Perhubungan | Foto: Ist.

Lampung.co –Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tentang Keselamatan Kendaraan Roda Dua Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat telah Uji Publik di 5 Kota Besar di Indonesia.

Kelima kota itu diantaranya di Medan, Bandung, Semarang, Balik Papan dan Makassar. Banyak masukan dari aspirasi para Ojek Online di daerah terhadap RPM Perhubungan tersebut.

Masukan tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi pada hari ini Rabu 13 Februari 2019 lalu di Gedung Graha Lestari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

Hasil rapat koordinasi mencakup beberapa poin, salah satunya Tim 10 adalah sebagai narasumber dari Pelaku Transportasi yang memberi masukan-masukan kepada pemerintah dalam penyusunan RPM.

Salah satu anggota Tim 10 dari GASPOOL Lampung Miftahul Huda mengatakan, Pemerintah RI melalui Kementrian Perhubungan sangat konsen dalam menyusun peraturan terkait keberadaan angkutan roda dua.

“Kami sebagai nara sumber dari Mitra Ojek Online, berperan memberikan masukan kepada pemerintah agar peraturan yang dihasilkan tidak memberatkan driver Ojek Online,” kata dia kepada Lampung.co, Rabu (13/2/2019).

Selain itu, lanjutnya, peran kami dalam tim penyusun adalah mengawal aspirasi dari daerah agar dapat dimasukkan dalam Permenhub.

“Soal besaran tarif nanti akan dibuatkan formula perhitungan tersendiri yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan penetapan tarif wajib mengacu kepada formula tersebut,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, driver ojek online di eksploitasi dengan tarif yang sangat minim sehingga harus mencapai bonus baru dapet uang.

“Kalau gak capai bonus maka balik modal pun enggak,” imbuhnya.

Sementara, dia melanjutkan, driver ini selain harus menghidupi keluarganya, juga harus membayar cicilan motornya, pulsa, service kendaraan, beli BBM dan lainnya.

“Semua elemen itu harus dimasukkan dalam perhitungan tarif agar driver tidak dirugikan,” tegasnya.

Iif –sapaan akrab Miftahul Huda- juga meninggung soal sistem suspen. Menurutnya hal itu akan diatur dalam permen ini agar tidak terjadi kesewangan aplikator dalam menjalankan kemitraan.

“Dan yang paling penting, permen ini nantinya akam menjadi payung hukum untuk angkutan roda dua dan khususnya angkutan online roda dua,”

“Sehingga, diharapkan tidak akan ada lagi diskriminasi akibat peraturan di daerah. Kejadian pelarangan Ojek Online di daerah dan diskriminasi lainnya harus dihapuskan,” pungkasnya. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional