Yusril Dan Beberapa Pihak Pertanyakan Soal Aturan Presidential Threshold

Tim Redaksi

Lampung.co – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menganggap, aturan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) hanya menguntungkan pemerintah selaku pembuat undang-undang bersama DPR. Sebab, ketentuan itu mempersulit partai lain untuk mengajukan calon presiden yang ingin diusung pada pemilu serentak 2019.

Padahal, mengenai pengusungan calon presiden telah dijamin dalam Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Dalam sidang pendahuluan, uji materi terkait UU Pemilu yang dilaksanakan Selasa (3/10/2017), Yusril mempertanyakan sikap pembuat undang-undang itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apakah cukup moralis kalau presiden dan DPR membentuk undang-undang untuk menguntungkan dirinya sendiri?” ucap Yusril dalam persidangan.

Yusril berharap MK membatalkan aturan mengenai Presidential Threshold meskipun regulasi soal ambang batas menjadi kebijakan hukum terbuka bagi pembuat undang-undang (open legal policy). Hal ini sebagaimana pertimbangan MK ketika memutus perkara terkait Presidential Threshold yang sebelumnya juga telah empat kali digugat oleh sejumlah pihak.

“MK mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan membatalkan suatu norma undang-undang yang dibentuk karena open legal policy kalau bertentangan dengan tiga hal,” ungkap Yusril.

“Pertama, dengan rasionalitas; Kedua, dengan moralitas; dan Ketiga, dengan ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir. Itu ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam permohonan Effendi Gazali,” sambung mantan Menteri Kehakiman tersebut.

Selain Yusril, aturan mengenai Presidential Threshold juga digugat oleh beberapa pihak di antaranya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay bersama dengan dua lembaga sosial masyarakat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi asas jujur, adil, dan demokratis sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh sebab itu, formulasi aturan terkait Presidential Threshold juga sedianya tidak boleh menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945.

“Bagaimana mungkin kita berharap bisa mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil kalau dari hulunya, regulasi pemilunya saja sudah disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan bertentangan dengan konstitusi,” papar Titi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2017) seperti dikutip dari kompas.com.

Selain itu, Partai Idaman juga mengajukan gugatan. Alasannya, Partai Idaman telah berencana mengusung ketua umumnya, Rhoma Irama, sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Adanya aturan terkait Presidential Threshold justru menghambat langkah tersebut.

“Presidential Threshold telah membuat ketidakadilan bagi parpol baru, khususunya bagi Pak Haji Rhoma Irama yang sudah diputuskan dalam rapat pleno (Partai Idaman) sebagai calon presiden dari Partai Idaman,” ujar kuasa hukum Partai Idaman Heriyanto dalam sidang perbaikan permohonan uji materi yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2017) lalu. (Erwin/kompas.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer