Top-Up Uang Elektronik di Gerbang Tol, Jasa Marga Tolak Saran Kementerian PUPR

Tim Redaksi

Lampung.co – Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyepakati untuk memperluas kerja sama dalam meningkatkan elektronifikasi di jalan tol.

Kesepakatan ini tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara BI dan Kementerian PUPR perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan Kementerian PUPR yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada 31 Mei 2017 lalu.

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2016 silam, yakni agar sepenuhnya diterapkan sistem pembayaran non-tunai. Demikian ujar Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, Kamis (28/9) seperti dikutip dari republika.co.id.

Ia menuturkan, pembayaran di jalan tol akan dilakukan secara nontunai sepenuhnya dengan menggunakan uang elektronik (elektronifikasi pembayaran tol). Dengan mekanisme itu, diharapkan akan mempercepat proses pembayaran di jalan tol, sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan lebih cepat dan nyaman.

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran terus berkoordinasi bersama pengelola jalan tol di Semarang, dalam hal ini PT Jasa Marga dan PT Trans Marga Jateng (TMJ), serta perbankan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Perwujudan elektronifikasi pembayaran tol di Jawa Tengah akan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I dimulai pada 30 September 2017 untuk gerbang tol Gayamsari dan gerbang tol Muktiharjo.

“Tahap II dimulai pada 31 Oktober 2017 untuk gerbang tol Manyaran, Tembalang, dan ruas Banyumanik-Salatiga,” papar Dwisaputra.

Sistem pembayaran elektronik di jalan tol ini, sambungnya, akan menerapkan layanan yang terhubung dengan aplikasi maupun sistem pengelola jalan tol dan perbankan (interkoneksi) serta layanan uang elektronik multibank (interoperabilitas).

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh uang elektronik, terangnya, dilakukan penjualan kartu uang elektronik di gardu tol dan SPBU dan penambahan lokasi pengisian ulang (top up) uang elektronik.

Masyarakat diimbau agar mempersiapkan uang elektronik dan mengecek saldo sebelum mengadakan perjalanan melalui jalan tol untuk mencegah timbulnya kemacetan di gerbang tol.

Top up dan pengecekan saldo uang elektronik bisa dilakukan via ATM, mobile banking, internet banking, merchant, dan toko ritel.

Jika masyarakat mengalami gangguan atas uang elektronik yang digunakan bisa menghubungi bank yang mengeluarkan uang elektronik tersebut. Begitu papar Dwisaputra.

BI dan Kementerian PUPR, katanya, pun terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran elektronik yang ada di jalan tol. Di luar target implementasi 100 persen non tunai di 31 Oktober 2017.

Sementara itu, PT Jasa Marga menolak usulan adanya tempat khusus untuk pengisian ulang uang elektronik di gerbang tol. Sebab hal tersebut justru dinilai akan menciptakan masalah baru.

“Kami tidak ingin ada top up (di gerbang tol) karena malah akan menciptakan antrean baru,” kata Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/10/2017) seperti dikutip dari kompas.com.

Jasa Marga, ungkap Desi, menginginkan para pengguna jalan tol melakukan top up di luar jalan tol agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya. Caranya tentu dengan memanfaatkan cara yang telah ada selama ini.

Misalnya via mobile banking dan via anjungan tunai mandiri (ATM). Selain itu juga dapat memanfatkan tempat pengisian uang elektronik di gerai-gerai modern yang ada. (Erwin/kompas.com/republika.co.id)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer