Setya Novanto Dimenangkan Cepi Iskandar, Tak Lagi Berstatus Tersangka

Tim Redaksi

Lampung.co – Pengajuan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto dikabulkan sebagian. Novanto pun kini tak lagi menyandang status sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Dia diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Peran Novanto pun diungkap juga dalam sidang vonis Irman dan Sugiharto. Novanto dianggap sebagai tokoh kunci anggaran e-KTP.

Namun, sejak menyandang status sebagai tersangka, belum sekali pun Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka.

Novanto tak hadir dalam pemanggilan pertama pada Senin (11/9/2017) karena alasan sakit. Lalu, pada Senin (18/9) silam, dia juga tidak hadir dalam pemanggilan kedua.

Dalam vonis praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal Cepi Iskandar mengeluarkan pernyataan bahwa status tersangka Novanto tidak sah. Cepi menerima sebagian permohonan Novanto.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Cepi menganggap penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Hal tersebut harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

“Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” ujar Cepi.

Cepi pun menyatakan surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengungkapkan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

“Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto,” pungkas Cepi.

Menanggapi hal tersebut, KPK mempelajari putusan sidang praperadilan yang dimenangi Setya Novanto. Karena itu, lembaga antikorupsi ini sedang berpikir-pikir untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Novanto.

“Alternatif-alternatif yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apakah itu KUHAP ataupun Perma (Peraturan MA) yang sudah mengatur secara tegas praperadilan tersebut tentu menjadi pertimbangan KPK,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (29/9/2017). (Erwin/detik.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer