Seorang Warga Melaporkan Ketua KPK Terkait Kasus Korupsi

Tim Redaksi

Lampung.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri seputar dugaan tindak pidana korupsi.

Informasi terkait laporan itu dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto. Namun pihaknya belum dapat memproses laporan tersebut karena dokumennya dianggap belum lengkap.

“Memang benar, kemarin (2/10) ada seorang lelaki yang melapor ke Bareskrim Polri di mana yang dilaporkan banyak hal termasuk salah satunya yang dilaporkan adalah Ketua KPK,” kata dia di Mabes Polri, Selasa (3/10) seperti dikutip dari situs berita cnnindonesia.com.

Kini polisi masih meminta barang bukti tambahan dari pihak pelapor. Menurut Setyo, salah satu barang bukti yang mesti dilengkapi adalah dokumen yang mendukung terkait adanya tindak pidana yang dilaporkan.

“Paling tidak ada dokumen awal yang jadi pangkal laporan tersebut sehingga laporannya bukan fitnah. Ini butuh dipahami, sementara dari Bareskrim masih menunggu pelapor nanti membawa berkas atau membawa dokumen sebagai kelengkapan,” papar Setyo.

Dia menuturkan, saat ini laporan tersebut masih bersifat pengaduan. Polisi belum mengeluarkan nomor laporan (LP). Setyo menerangkan, jika sudah ada nomor laporan berarti laporan tersebut telah memenuhi persyaratan dan siap untuk diproses polisi.

“Kalau sudah ada LP berarti ini betul-betul memenuhi syarat untuk bisa dilanjut, jadi tidak sembarangan nanti ada LP tidak bisa diproses ini akan membebani laporan-laporan yang tidak senang dengan seseorang tidak ada datanya,” ucap dia.

Telah beredar surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan atas nama pelapor Madun Haryadi. Dalam surat berkop Bareskrim Polri tersebut tercatat nama Agus Rahardjo sebagai salah satu pihak terlapor. Dia diduga melakukan tindak pindana korupsi pada tahun lalu 2016.

Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada aparat kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum secara adil. Dia menegaskan, pengaduan warga ke Bareskrim tersebut tak akan mempengaruhi kerja KPK dalam mengusut kasus korupsi.

“Kami percaya kepolisian dan kejaksaan menjalankan secara fair, karena fungsional kepolisian. Bahwa kemudian kami tanganin kasus besar dan ada laporan ini kami yakinkan KPK tidak akan berhenti bekerja usut kasus korupsi proyek KTP elektronik,” pungkas Febri. (Erwin/cnnindonesia.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer