Sejumlah Kejanggalan Pada Proses Persidangan Praperadilan Setya Novanto

Tim Redaksi

Lampung.co – Hakim sidang praperadilan telah menyatakan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK tidak sah. Kendati begitu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai, peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka masih sangat mungkin.

“Hal itu telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016. Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka,” ujar Miko melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2017.

Sebab, tutur dia, putusan praperadilan Setya Novanto tersebut menyangkut aspek formil sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap, bukan aspek substansi apakah dia bersalah atau tidak bersalah.

“Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Setya Novanto tidak secara otomatis gugur,” papar Miko.

Ia menerangkan, sidang praperadilan Setya Novanto bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara. Menurutnya, hakim dalam konteks ini menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 hanya menguji aspek formil dari minimal dua alat bukti yang sah yang ada.

“Penentuan bersalah atau tidaknya Setya Novanto nanti akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, putusan praperadilan ini tidak menggugurkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana,” ungkap dia.

Di samping itu, sambung Miko, permohonan praperadilan Setya Novanto jangan dikaitkan dengan Panitia Khusus Hak Angket di DPR RI.

“Ini penting menjadi catatan bagi Panitia Khusus Hak Angket untuk tidak mengaitkan putusan praperadilan Setya Novanto dengan laporan dan rekomendasi kelak,” sebutnya seperti dikutip dari liputan6.com.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima permohonan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto , tersangka kasus korupsi e-KTP. Penetapan tersangka yang KPK putuskan terhadap Setya Novanto pun dinyatakan tidak sah.

Putusan itu dibacakan hakim Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat sore 29 September 2017.

Sementara itu, ia juga menganggap ada sejumlah kejanggalan dari sisi proses pada persidangan praperadilan Setya Novanto. Salah satunya, hakim tak menghiraukan permohonan intervensi dengan alasan belum tercatat dalam sistem administrasi registrasi perkara.

“Maupun penasehat hukum Setya Novanto yang membawa sejumlah bukti dari Pansus Hak Angket, seharusnya menjadi ruang untuk mengevaluasi putusan praperadilan tersebut,” ucap Miko.

Meskipun Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali, namun peraturan yang sama memberi kesempatan bagi MA untuk melakukan pengawasan terhadap putusan praperadilan.

“Begitu juga KY yang juga dapat melakukan evaluasi dari sisi perilaku dan etik hakim. Oleh karena itu, MA dan KY seharusnya memberikan respons terhadap putusan praperadilan ini,” jelasnya.

Dari sisi substansi, Miko menilai salah satu pertimbangan yang mencolok adalah saat hakim menyatakan bukti untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah lantaran muncul dan digunakan dalam perkara lain.

“Pertimbangan ini bermasalah karena mengasumsikan satu bukti hanya berlaku untuk satu orang dan perbuatan saja. Apabila logika ini digunakan, maka tidak ada pengusutan perkara tindak pidana korupsi yang berdasar pada pengembangan kasus lain,” sebut Miko.

Lalu, pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah karena dilakukan pada awal penyidikan.

“Hal ini menurut hakim menyimpangi Pasal 44 Undang-Undang KPK. Padahal jika dirunut bahwa penetapan tersangka terhadap SN dilakukan melalui pengembangan kasus yang kesimpulannya adalah telah diperoleh minimum dua alat bukti yang sah untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” beber Miko.

Oleh sebab itu, Miko menyatakan, KPK sah saja menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka sepanjang memiliki kecukupan alat bukti, yaitu minimal dua alat yang bukti sah. (Erwin/liputan6.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer