Polri Bentuk Densus Tipikor, Dibutuhkan Dana Sekitar 2,6 Triliun

Tim Redaksi

Lampung.co – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Polri mencapai angka sekitar Rp 2,6 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017).

“Mohon dukungan pada saat nanti rapat dengan pemerintah untuk pemenuhan anggaran sarana prasarana,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis seperti dikutip dari kompas.com.

Tito menjelaskan, anggaran itu termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekira Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

“Termasuk pembentukan sistem dan kantor, pengadaan alat-alat untuk lidik, surveillance, penyidikan dan lain-lain. Total semuanya menjadi lebih kurang Rp 2,6 triliun,” kata dia.

Hal ini, ucap Kapolri, juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sekitar dua bulan lalu. Waktu itu, Presiden meminta Kapolri memaparkan konsep dalam rapat terbatas.

Kapolri telah mengajukan surat permohonan untuk menyampaikan paparan yang diikuti kementerian lembaga tersebut.

“Ini sedang kami tunggu waktunya,” sebut mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Kapolri menjelaskan, nantinya Densus Tipikor bakal dipimpin seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan. Satgas tipikor itu akan dibagi tiga tipe, yaitu tipe A (6 satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).

“Jumlah kebutuhan personel sebanyak 3.560 personel. Ini bisa kami penuhi dari personel yang ada,” tandas Kapolri.

Di lain kesempatan, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan pihaknya mendukung rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri yang ditargetkan akan terwujud akhir tahun ini.

“Kalau ada upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi itu postitif saja. Nanti KPK akan mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki KPK di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Febri juga membantah bahwa akan terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang KPK dengan adanya Densus Tipikor Polri. (Erwin/kompas.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer