Pemerintahan Jokowi Disebut Melenceng dari Cita-Cita Reformasi

Tim Redaksi

Lampung.co – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) mengungkapkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih gagal dalam menjalankan amanat Reformasi 1998 selama tiga tahun memegang kendali pemerintahan.

Kelompok Gema Demokrasi, yang terdiri dari YLBHI, KontraS, Arus Pelangi, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya, menilai bermacam kasus penegakan HAM dan ketimpangan sosial seakan mangkrak dan tidak diselesaikan secara tuntas.

Adapun amanat reformasi tertuang dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi. Isi enam amanat reformasi, yaitu, adili Soeharto dan kroni-kroninya, cabut Dwifungsi ABRI, lenyapkan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di samping itu, otonomi daerah seluas-luasnya, amandemen UUD 1945, serta tegakkan hukum dan budaya demokrasi.

Pimpinan YLBHI Asfinawati menuturkan, bahwa amanat reformasi bertujuan untuk menegakkan, memastikan hak manusia hidup sejahtera, dan pada masa Jokowi hal tersebut aemakin jauh dari harapan.

Dirinya mempertanyakan tentang pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Jokowi.

“Pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, tapi itu perlu dipertanyakan, untuk rakyat atau untuk pemodal?” kata Asfinawati saat konferensi pers di kantor KontraS bilangan Kwitang, Jakarta Pusat, kemarin seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Asfinawati memberikan contoh, pembangunan infrastruktur di sejumlah tempat justru telah menyingkirkan masyarakat miskin.

“Ada pembangunan bandara, pembangkit listrik dan jalan tol mengubah tanah petani, misalnya di Semarang, di wilayah Kendeng, ada pengabaian pada masyarakat sipil,” pungkas Asfinawati.

Pada kesempatan lain, aktivis KontraS Arif Nur Fikri menambahkan, pelanggaran HAM khususnya di Papua selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK terus terjadi.

“Rakyat Papua sampai sekarang masih menjadi obyek penyiksaan pemerintah karena menyuarakan kemerdekaan,” sebutnya.

Menurut data KontraS di Papua, disebutkan bahwa pada 2014 ada 150 orang yang ditangkap, 540 orang pada 2015 dan meningkat tajam menjadi 3.156 pada Juli 2016. Penangkapan dengan tindak kekerasan oleh aparat tersebut berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat masyarakat Papua.

Bukan cuma itu, menurut KontraS, hingga kini masih terjadi pelarangan peliputan bagi jurnalis asing di Papua dan eksploitasi sumber daya alam dan perampasan kekayaan bumi Papua.

“Semua kasus ini merupakan episode buruk dari penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Papua yang senantiasa berulang dan direproduksi entah sampai kapan,” kata Arif.

Aktivis Arus Pelangi Lini Zurlia mengatakan hal senada, bahwa kelompok minoritas masih dihantui diskriminasi, intimidasi hingga kriminalisasi.

“Kasus kekerasan minoritas di pemerintahan Jokowi kasusnya meningkat, kasus-kasus persekusi di ruang publik atau privat, dari pembubaran diskusi, sampai aksi direpresi terus berlanjut,” kata dia.

Kasus-kasus yang mencederai demokrasi masih banyak terjadi selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

“Ada upaya kriminalisasi dari pemerintah melalui kekuatan kebijakan yang digunakan bagi kaum LGBT agar tak bisa bebas berekspresi,” katanya.

“Presiden Jokowi gagal mengemban amanat rakyat untuk berkomitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia, cita-cita itu masih jauh panggang dari api,” pungkasnya. (Erwin/cnnindonesia.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer