Menjelang Bahas Perppu Ormas, DPR Buka Peluang Undang HTI dan FPI

Tim Redaksi

Lampung.co – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam punya kemungkinan untuk diundang dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di DPR. Pembahasannya ditargetkan selesai pada akhir Oktober.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menuturkan, undangan kepada HTI ditujukan untuk mendengarkan organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan sebagai hasil penerbitan Perppu Ormas.

“Tadi ada usulan (mengundang HTI), tetapi dia bukan HTI (sebagai organisasi), tetapi sebagai eks ya. Sebagai eks. Sedang kami pertimbangkan,” ungkap Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/10) seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Ia memastikan, Komisi II a akan mengundang pihak-pihak terkait secara berimbang, baik dari pihak yang pro, kontra, maupun yang cenderung netral. Namun, hingga saat ini, ormas-ormas yang akan diundang itu masih diinventarisasi.

Selain HTI , Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily menuturkan, pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk mengundang Front Pembela Islam (FPI).

“HTI telah dibubarkan. Ada kemungkinan (undang FPI). Ini tergantung dari kesepakatan di pimpinan komisi tentang organisasi mana saja,” ucap dia.

Pada prinsipnya, ujar Ace, dalam pembahasan Perppu Ormas ini Komisi II DPR harus mendengarkan pendapat yang terkait dengan Perppu Ormas itu.

Politikus Golkar tersebut mengatakan, Komisi II DPR masih menginventarisasi beberapa ormas yang akan diundang dalam rapat pembahasan Perppu tersebut. Sejumlah ormas telah dipastikan akan diundang.

“Yang pasti bahwa NU akan diundang, kemudian Muhammadiyah juga akan diundang, kemudian MUI juga akan diundang,” papar dia.

Anggota Komisi II DPR yang lain, Ahmad Baidowi mengatakan, semua yang berkepentingan terhadap Perppu Ormas akan dihadirkan.

“Nanti kami susun jadwalnya, pokoknya siapapun yang berkepentingan dengan itu kita undang,” ucapnya.

Dalam pembahasan Perppu Ormas, Komisi II DPR memang akan menyimak pandangan-pandangan dari ormas, para pakar, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi keagamaan. Hal tersebut akan diagendakan mulai pekan depan.

Adapun untuk rapat pada Rabu (4/10) ini, Komisi II DPR bakal menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya, mendengarkan pandangan pemerintah dalam soal penerbitan Perppu itu.

“Kami ingin mendengarkan dari Pemerintah tentang penjelasan, alasan, argumentasi apa hingga Perppu Ormas ini diterbitkan oleh pemerintah,” sambung Ace.

Sesudah mendengar alasan pemerintah, menurut Ace bakal ada kunjungan ke daerah-daerah untuk mengetahui pandangan masyarakat atas diterbitkannya Perppu Ormas.

“Kami targetkan tanggal 24 Oktober, Perppu Ormas ini bisa dibawa ke rapat paripurna DPR RI,” ungkap Ace.

Perppu Ormas terbit pada 12 Juli 2017 sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Imbas penerbitan Perppu tersebut, HTI dibubarkan Pemerintah, pada 18 Juli 2017. Alasannya, karena HTI memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dari sepuluh fraksi di parlemen, diketahui empat fraksi yakni Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS menyatakan menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Penolakan juga datang dari beberapa elemen organisasi masyarakat dengan aksi 299 yang dilakukan pada Jumat pekan silam. (Erwin/cnnindonesia.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer