fbpx
Connect with us

Nasional

Limbah Pertanian Jangan Dibuang! Jadikan Biochar Untuk Pembenah Tanah

Published

on

Biochar Pembenah Tanah

Lampung.co – Berdasarkan perhitungan Balai Penelitian Tanah ada sekitar 25,4 juta ton limbah pertanian per tahun di Indonesia. Limbah pertanian tersebut di antaranya, tempurung kelapa, sekam padi, kulit buah kakao, tempurung kelapa sawit, tongkol jagung, batang singkong dan lainnya.

Namun limbah tersebut belumlah tergarap secara maksimal. Bahkan, para petani biasanya hanya membuang, membiarkan di lahan, dibakar atau untuk pakan ternak dan mulsa. Sementara, di satu sisi jika diolah dengan baik, limbah pertanian tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembenah tanah dalam bentuk arang atau biochar untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Seperti rillis yang disampaikan Tim Publikasi Balai Penelitian Tanah & Neneng L Nurida. Mereka menyatakan, walaupun tidak seluruhnya limbah tersebut dapat dikonversi menjadi biochar, setidaknya ada sekitar 30-50% atau tersedia sekitar 10,7 juta ton yang dapat menghasilkan biochar 3,1 juta ton per tahaun.

Dr Neneng Laela Nurida, peneliti Balai Penelitian Tanah, menjelaskan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam proses pembuatan arang yang dikenal masyarakat dengan biochar yang berfungsi sebagai pembenah yaitu biochar diproduksi melalui pembakaran tidak sempurna jadi bukan dibakar sempurna.

Dalam bidang pertanian, menurutnya, biochar berfungsi untuk menurunkan kemasaman tanah dan meningkatkan ketersediaan hara serta mengikat hara supaya tidak mudah hanyut dibawa air.

Ia pun mencontohkan, untuk lahan dengan kemasaran tinggi atau pH sekitar 3-5. Menutunya hal tersebut bila diberi biochar maka pH akan meningkat sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik.

“Bila diberikan di daerah yang kurang air atau hujannya hanya sedikit, biochar dapat mengikat air yang terbatas tersebut sehingga lebih tersedia bagi tanaman,” kata dia, seperti dalam siara pers yang diterima Lampung.co.

Untuk itu, kata Neneng, dengan membuat sendiri biochar maka petani tidak perlu membeli input untuk meningkatkan pH seperti kapur atau dolomit, juga air yang sedikit di wilayah kering dapat disimpan sehingga cukup untuk satu musim tanam bahkan lebih.

“Saat ini Badan Litbang Pertanian mulai memperkenalkan pembuatan dan aplikasi biochar nelalui bimbingan teknis di beberapa lokasi,” kata dia.

Selain itu, dijelaskannya pula, bahwa teknik pembuatan biochar dapat diperkenalkan kepada petani adalah teknik yang mudah dan murah yaitu dengan model Kon tiki yaitu lubang berbentuk kerucut berdiameter bagian atas 150 cm dan tinggi 75 cm, sangat sederhana dan sesuai untuk petani.

“Pada saat bimbingan teknik pembuatan dan aplikasi biochar di Desa Sukadana Ilir, Lampung Timur bulan Desember 2017 lalu, petani dengan mudah mampu mempraktekkan pembuatan biochar ini. Sekali bakar bisa menampung 300 kg tongkol jagung kering dan menghasilkan 100 kg biochar (30%),” paparnya.

Sementara, Mulyanto, salah satu petani mengakui bahwa pembuatannya cukup mudah dan cepat yaitu hanya dibutuhkan waktu 1,5-2 jam saja. Mulyanto juga menyampaikan bahwa kendalanya bagi petani adalah proses pengeringan bahan baku yang hanya bisa dilakukan dimusim kemarau.

“Jadi bahan baku yang dibakar harus dalam keadaan kering agar hanya sedikit asap yang dihasilkan. Hal ini perlu diingatkan kepada petani karena asap yang banyak akan menimbulkan emisi,” tuturnya.

Dijelaskannya juga, pada pemberian biochar di lahan dapat dengan cara disebar, dilarik (jalur tanaman) secara merata, dan dibenam ke lubang tanam. Aplikasi dengan cara disebar, biochar dibenamkan bersamaan dengan pengolahan tanah terakhir.

“Bila diaplikasikan secara larikan di jalur lubang tanam, biochar ditutup dengan tanah sebelum dilakukan penanaman. Aplikasi dengan cara disebar lebih praktis, namun risiko terangkut aliran air pada saat hujan lebih tinggi dibandingkan dengan cara larik atau pada lubang tanam. Aplikasi secara larikan atau pada lubang tanam membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak,” jelasnya.

Dilanjutkannya, pada pemberian biochar sekam padi dan kulit buah kakao takaran 5-10 t/ha ada lahan kering masam di Lampung memberikan hasil yang stabil hingga tiga musim tanam berturut-turut tanpa penambahan biochar pada musim tanam kedua dan ketiga.
“Pada lahan kering beriklim kering di Kupang NTT, pemberian 5-10 t/ha biochar meningkatkan ketersediaan air di tanah sehingga intensitas tanam meningkat dari satu kali menjadi dua kali per tahun. Bagi petani, pemberian biochar secara bertahap setiap musim mungkin lebih dianjurkan karena lebih memungkinkan mengingat ketersediaan limbah pertanian sebagai bahan baku di lapangan,” katanya.

Selama ini, menurutnya, bahan pembenah tanah yang digunakan petani umumnya pupuk kandang, kompos, dan biomas tanaman yang digunakan cepat melapuk dan pengaruhnya hanya bersifat sementara (temporary).

“Oleh karena itu, biochar merupakan pembenah tanah alternatif yang potensial untuk memperbaiki lahan yang telah terdegradasi. Biochar dapat bertahan lama di tanah karena proses dekomposisi berjalan lambat dan tahan terhadap mikroorganisme,” tandasnya. (*)

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-790-1188

Berita

Putra Daerah Lampung Agus Fatoni Disebut Bakal Jabat PJ Gubernur Sumsel, Ini Profilnya

Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan. “Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),”

Published

on

Agus Fatoni
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni | Foto: Ist.

Lampung dot co – Nasional | Salah satu putra daerah Lampung disebut-sebut bakal jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel. Dia adalah Agus Fatoni, yang lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampuing, 6 Juni 1972.

Agus Fatoni menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihabiskan di kampung halaman, sedangkan masa SMA harus pindah ke Bandar Lampung.

Setelah lulus SMA, Agus Fatoni mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini jadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus menyelesaikan program D3 di STPDN Jatinangor tahun 1994.

Kemudian melanjutkan Sarjana (S1) jurusan Kebijakan Pemerintah, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 1999. Lalu menyelesaikan Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2009.

Kariernya di dunia birokrasi pemerintahan bermula sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada 1995-1997. Setelah itu, sebagian kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak 12 Maret 2022.

Rupanya Agus Fathoni pernah jadi Pejabat Sementara (Pjs), Gubernur Provinsi. Tugas itu diembannya pada 2020, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.

Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menjabat mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Saat ini dia memiliki peluang besar untuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan.

“Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),” kata sumber tersebut dikutip dari Sriwijaya Post (Sripoku.com).

Dijelaskannya, Agus Fatoni dipilih karena dianggap berpengalaman karena pernah menjadi Pj Gubernur di Sulawesi dan senior alumni STPDN. “Beliau dianggap paling senior di alumni STPDN dibanding dua nama lainnya (Robi Kurniawan dan Syafrizal), sehingga dipilih Agus Fatoni,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Berita

Selain Berpotensi Langgar HAM, UU Kesehatan Dinilai Cacat Secara Hukum

Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal.

Published

on

RUU Kesehatan

Lampung dot co – Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) pada hari Selasa (11/7/2023).

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.

“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan. “Setuju,” sahut mayoritas anggota yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU yang penuh kontroversi itu.

Rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 dari 575 anggota dan dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MenPAN-RB Abdullah Azwar, serta Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

Fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Lalu Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.

Kontroversi RUU Kesehatan

Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Hal ini lantaran kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN dihapuskan.

Dalam laporan BBC News Indonesia, CEO lembaga kajian Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih mengtakan, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut.

Misalnya untuk penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan.

“[Kebijakan] ini akan berdampak ke daerah-daerah, petugas puskesmas di daerah yang bergantung pada alokasi anggaran 5% itu,” kata Diah.

Nakes Begerak

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menilai UU tersebut melanggar hak masyarakat dan merugikan tenaga medis. Sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara.

Oleh karenanya, PPNI Provinsi Lampung meminta Dewan Pimpinan Pusat PPNI segera mengajukan uji materi terhadap RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR itu.

“Kami minta ada hak uji materi Undang Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK,” ujar Ketua PPNI Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono dikutip dari Tempo.co, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat Undang-Undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas.

Dari sudut pandang hukum, prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal sudah muncul problem di kalangan para ahli. Demikian Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung, Jasmen Nadaek menambahkan.

Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.

“Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural process [arbitrary process? -red] terhadap RUU tersebut sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum,” jelas Jasmen. (*)

Continue Reading

Berita

Ini Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Setelah Lolos Tes Tahap 1

Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.

Published

on

Kementerian BUMN
Ilustrasi Kementerian BUMN | Foto: Ist.

Lampung dot co – Nasional | Setelah pengumuman hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023), selanjutnya akan dilaksanakan tes online tahap 2.

Merujuk jadwal yang tertera pada laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id, tes online tahap 2 direncanakan akan digelar pada 16-20 Juli 2023 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Setelah lolos tes online tahap 2, selanjutnya akan ada tes seleksi di setiap BUMN. Tes di BUMN meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), User Interview, Social Media Analytic, Digital Mindset, dan Medical Check Up (MCU).

Tahap tes seleksi di BUMN tersebut dijadwalkan pada 5-26 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada bulan yang sama. Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.

Diberitakan sebelumnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023).

Peserta FHCI Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa melihat hasil seleksi lewat akun setiap pelamar di portal resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (*)

Continue Reading

Banyak Dibaca