KPK: Pelaporan Harta Kekayaan Anggota Legislatif Terendah

Tim Redaksi

Lampung.co – Kepatuhan pelaporan harta kekayaan anggota DPRD di daerah baru mencapai sekitar 28 persen. Sedangkan kepatuhan para wakil rakyat di kalangan legislatif nasional cukup tinggi, yakni sekitar 96 persen

Berdasarkan data yang dihimpun dari KPK, anggota legislatif secara keseluruhan menempati posisi terendah dengan persentase 30,96 persen.

“Di peringkat pertama ada yudikatif sebesar 94,67 persen, disusul BUMN/BUMD sebesar 82,49 persen, kemudian eksekutif 78,69 persen,” ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, seperti dilansir detik.com, Senin (26/3/2018).

Hingga kini, dari 315.561 total penyelenggara negara wajib lapor (per Desember 2017), yang sudah memuat akun e-LHKPN baru 210.816 orang.

Angka tersebut menunjukkan persentase kepatuhan LHKPN nasional sekitar 78 persen. Tenggat pelaporan LHKPN berakhir pada 31 Maret 2018.

Febri mengatakan, sosialisasi dan bimbingan teknis untuk perubahan pelaporan dari kertas fisik menuju elektronik, sudah dilakukan ke berbagai instansi pusat dan daerah.

Perubahan itu mempermudah pelapornya agar lebih ringkas dan tidak perlu membawa banyak dokumen.

“Tantangan terbesar adalah kepatuhan pelaporan harta anggota legislatif daerah yang baru mencapai sekitar 28 persen. Sedangkan kepatuhan para wakil rakyat di kalangan legislatif nasional cukup tinggi, yakni sekitar 96 persen,” tutur Febri.

Untuk mengingatkan penyelenggara negara agar patuh melaporkan kekayaannya, beragam upaya dilakukan KPK. Salah satunya membentangkan spanduk raksasa di kantor KPK C1.

KPK membentangkan spanduk berukuran 14 x 8 meter yang menutup salah satu sisi gedung KPK C1, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Untuk memasangnya, KPK menggandeng atlet dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Mereka adalah pemenang medali perak Boulder Gravical di Singapura, Januari 2018, dan medali perunggu PON Jabar 2016 kategori Boulder Gravical (jarak pendek).

Atlet panjat tebing nasional itu antara lain Andriko, Abdul Kasim, Hendrawan, dan Riki Kiswani.

“Pelaporan harta bagi penyelenggara negara adalah upaya menjunjung integritas dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam mengemban amanah rakyat,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. (*/Rus)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer