KPK Akan Ajukan 200 Bukti Tambahan di Praperadilan Setnov Hari Ini

Tim Redaksi

Lampung.co – Sidang lanjutan praperadilan atas penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP kembali akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini, Senin 25 September 2017. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penggugat akan memperlihatkan bukti-bukti penetapan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan dua alat bukti.

“Setelah KPK menyampaikan jawaban dalam praperadilan e-KTP yang diajukan pihak SN. Besok kami akan menghadirkan bukti-bukti di praperadilan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi oleh pihak Liputan6, Minggu 24 September 2017.

Menurut Febri, KPK akan menyerahkan 200 bukti dokumen penyelidikan terkait kasus e-KTP terhadap Setya Novanto.

“Dari bukti ini dapat ditunjukkan kuatnya kontruksi dari kasus e-KTP ini, termasuk indikasi keterlibatan tersangka (Setya Novanto) yang sudah kita tetapkan,” ungkap Febri.

Febri berharap, majelis hakim tunggal Chepy Iskandar dapat mempertimbangkan secara matang bukti-bukti yang akan diberikan oleh lembaga anti korupsi.

“Dalam rangkaian pembuktian beberapa hari ini juga akan dihadirkan ahli hukum pidana materil, hukum acara pidana dan hukum tata negara. KPK harap majelis hakim akan mempertimbanhkan bukti-bukti yang akan kami hadirkan,” tutur dia.

KPK menganggap praperadilan bukanlah tempat untuk menguji cukup atau tidaknya alat bukti untuk tersangka kasus e-KTP Setya Novanto. Hal itu dianggap sudah masuk pada pokok materi perkara. Ketua Biro Hukum KPK Setiadi memaparkan praperadilan hanya menguji syarat formil.

Ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan Setya Novanto lewat kuasa hukumnya. Mereka menyebut KPK tidak memiliki cukup alat bukti dan cuma mempunyai bukti dari sidang e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Ruang lingkup praperadilan tidak boleh masuk pokok perkara, karena meneliti cukup tidaknya alat bukti tugas penuntut umum,” ucap Setiadi dalam lanjutan persidangan gugatan praperadilan Setya Novanto di PN Jaksel, Jumat (22/9/2017).

Menurutnya, seharusnya hal tersebut disampaikan pemohon di Pengadilan Tipikor. Keberatan itu, lanjut dia, dapat dimasukkan sebagai bahan pledoi untuk pertimbangan majelis hakim.

“Dalil permohonan telah memasuki pokok perkara. Harusnya disampaikan di pengadilan tipikor sebagai hak pemohon mengajukan pembelaan atau pledoi,” tukas Setiadi. (Erwin/liputan6.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer