Kerugian Akibat Kasus BLBI Membengkak Jadi Hampir 5 Triliun

Tim Redaksi

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepunyaan Sjamsul Nursalim, membengkak menjadi Rp4,58 triliun.

Hal tersebut diketahui dari hasil audit investigatif yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diterima KPK pada 25 Agustus 2017 lalu. Sebelumnya, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun.

“Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/10) seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Dalam perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim tersebut, KPK sudah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Tindakan Syafruddin itu yang dianggap telah merugikan keuangan negara.

Febri menyebutkan, berdasarkan hasil audit investigatif BPK, didapati indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL kepada BDNI, yaitu surat tersebut tetap diberikan padahal Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban utangnya secara menyeluruh.

“SKL diduga diterbitkan, sementara masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Itu lah yang dibahas secara rinci dalam audit investigatif tersebut,” kata dia.

Febri menyatakan nilai kewajiban yang masih harus diselesaikan Sjamsul Nursalim, senilai Rp4,8 triliun atas kucuran dana BLBI pada kurun waktu 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Total tagihan tersebut terdiri dari Rp1,1 triliun yang ditagihkan kepada petani tambak, sedangkan sisanya Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi oleh BPPN, dan tak ditagihkan kepada bos PT Gajah Tunggal Tbk itu.

Namun, ungkap Febri, setelah dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset senilai Rp1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak menjadi hanya bernilai Rp220 miliar.

“Sisanya Rp4,58 triliun menjadi kerugian negara,” sebutnya.

Kesulitan Periksa Sjamsul Nursalim

Penyidik KPK kesulitan meminta keterangan Sjamsul Nursalim, sebagai pihak yang diduga diuntungkan dalam penerbitan SKL BLBI kepada BDNI tersebut. Sudah dua kali, Sjamsul Nursalim dan Istrinya Itjih Nursalim tak memenuhi panggilan pemeriksaan lembaga antirasuah.

“Kami sudah melakukan pemanggilan dua kali, namun tidak datang dalam proses pemeriksaan, karena yang bersangkutan berada di luar negeri,” papar Febri.

Febri menyebut pihaknya sekarang ingin fokus terlebih dahulu menuntaskan penyidikan terhadap Syafruddin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di samping itu, penyidik KPK juga fokus melacak aset-aset yang disinyalir berkaitan dengan Sjamsul Nursalim.

“Yang pasti dalam penanganan kasus BLBI ini kita memprioritaskan aset recovery , pengembalian aset yang berasal dari kerugian keuangan negara, untuk itulah penelusuran aset-aset dan penelusuran kekayaan yang terkait dengan kasus ini akan kita lakukan,” pungkasnya. (Erwin/cnnindonesia.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer