Kecurangan Diduga Terjadi Dalam Klaim BPJS Kesehatan

Tim Redaksi

Lampung.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyebutkan ada potensi kecurangan (fraud) dalam klaim biaya pengobatan para penggunanya. ‎Kecurangan tersebut diduga dilakukan oleh pihak rumah sakit.

‎Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan B‎ayu Wahyudi ‎menuturkan,‎ menurut data dari Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada potensi kecurangan klaim biaya pengobatan. Tak tanggung-tanggung potensi kecurangan itu mencapai pada 1,8 juta peserta BPJS Kesehatan.

“Kalau dari Litbang KPK 2016, ada kecenderungan fraud. Dari data yang ada disampaikan, bahwa ada potensi-potensi terjadi fraud, tapi belum tentu fraud. Itu ada 1,8 juta di mana 48 persennya upcoding,” ungkapnya di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (25/9/2017).

Dia berpendapat, nilai dari potensi kecurangan itu pun mencapai Rp 3,1 triliun. Nilai ini adalah akumulasi sejak 2014 sampai tahun ini.

“Kalau dari data yang ada selama 2014-2017 itu bisa diselamatkan Rp 3,1 triliun, dari data yang ada,” ujar dia.

Dikabarkan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan telah membentuk tim Pengawas Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat.

Tim ini memiliki tugas mendeteksi dan menanggulangi kecurangan dalam pelaksanaan program JKN dan KIS.

“Kita sudah menjalin kerja sama antara KPK, Kemenkes dan BPJS untuk melakukan bagaimana pendeteksi awal kecurangan maupun bagaimana mencegahnya,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Dirut BPJS Fachmi Idris.

Menkes Nila Moeloek menyebutkan potensi kecurangan JKN – KIS, salah satunya berada di rumah sakit. Karena itu, Kemenkes membentuk badan pengawas di rumah sakit.

“Kami minta ikut awasi di rumah sakit ini. Betul fraud bisa terjadi di rumah sakit, misalnya pengobatan diagnosanya dibuat dengan beda-beda, dengan niat makin banyak diperoleh untuk dapatreimburse BPJS. Tidak sakit, ditulis sakit,” kata Nila Moeloek.

Rencananya, tim pengawas ini akan bertugas untuk menganalisis, mendeteksi potensi kecurangan serta mencegahnya. Pasalnya, BPJS Kesehatan saat ini mengelola dana sebesar Rp 73 triliun.

“Kami akan membuat tadi pedoman pembuat kecurangan tadi, jadi menyusun kemudian melakukan analisis untuk ditindaklanjuti mekanisme hukum dan sanksinya,” papar Agus.

Agus mengharapkan pedoman pencegahan kecurangan JKN ini dapat rampung pada September 2017 mendatang, sehingga dapat dilakukan sosialisasi dan kegiatan lainnya.

“Kami harapkan kalau kita tanda tangan hari ini pedoman harus cepat. Kira-kira harus jadi kapan, kami merencanakan akhir September 2017. Nanti ada sosialisasi, kan ini baru terkait BPJS. Kalau kerja sama harus digalang banyak lagi,” kata Agus di KPK. (Erwin/liputan6.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer