fbpx
Connect with us

Nasional

Jumhur Hidayat: Bicara Memajukan Etnik Jangan Dinyatakan Sebagai SARA

Published

on

Jumhur Hidayat

Lampung.co – Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) 27 Juni 2018, tak hanya marak dengan manuver para kandidat. Tetapi juga berbagai panggung kerakyatan bernuansa etnik Sunda sebagai pagelaran guna menyatukan suara memilih pemimpin baru di Jabar.

Salah satunya, sore tadi dideklarasikan Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), sekaligus memperingati Konferensi Meja Bundar (KMB) ke-68, bertempat di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipati Ukur Nomor 48, Bandung.

Tampak hadir pada acara, beberapa tokoh, antara lain Mohammad Jumhur Hidayat, Tjetje Hidayat Padmadinata, Iwan Sulandjana, Tatang Zaenudin, Mulyadi, Dindin Maolani, Prof. Karim Suryadi, Andri P. Kartaprawira, KH. Ayi Hambali, serta berbagai elemen lintas sektoral lintas generasi.

“Dalam konstitusi UUD 1945, ada kata-kata ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.’ Saya melihat Indonesia merdeka tidak sama dengan negara-negara lain. Ada intervensi spiritual, yang hal tidak mungkin jadi mungkin,” ujar Jumhur Hidayat membuka pidato sambutan, Rabu (27/12/2017).

Jumhur menerangkan, Simon Bolivar tokoh di Amerika Latin, berjuang untuk kemerdekaan satu benua, tapi begitu merdeka menjadi puluhan negara, padahal sama-sama dijajah Portugis dan Spanyol. Demikian pula, kata dia dengan yang terjadi pada negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia, Brunei dan Singapura. “Mereka dijajah Inggris tapi merdeka sendiri-sendiri. Juga di Bangladesh, India, Pakistan hingga Afrika dan belahan dunia lainnya, yang merupakan satu daratan tapi merdeka sendiri-sendiri,” kata dia.

“Indonesia negara terpisah-pisah dari banyak kerajaan yang berdaulat secara kekuasaan, tapi ketika Bung Karno umumkan kemerdekaan, pada bergabung dengan negara proklamasi. Kalau waktu itu Sultan Ternate tak mau bergabung dengan NKRI apa Bung Karno bisa kirim mitraliur dan tentara ke sana? Tidak bisa. Kalau Mataram, Aceh, Pontianak, Dayak dan sebagainya sendiri-sendiri, apa bisa merdeka? Tapi tiba-tiba bergabung menjadi Indonesia. Ini keajaiban, ada hasrat utk bersatu,” tambahnya dengan tegas.

Jumhur merasa prihatin atas situasi kekinian yang semakin jauh dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Dulu menurutnya ada semboyan yang mengatakan “Semua untuk satu, satu untuk semua,” yang diwujudkan dalam semua kekuasaan daerah lokal untuk satu Indonesia hingga NKRI berdiri. Seharusnya setelah Indonesia berdiri, diabdikan untuk semua warganya.

“Sekarang apakah iya satu Indonesia untuk semua orang hingga ke daerah-daerah? Faktanya yang terus berkembang dari pemerintahan ke pemerintahan sampai hari ini, semua untuk satu Indonesia iya, tapi setelah menjadi satu, yang terjadi satu untuk Inggris, satu untuk Amerika, satu untuk China, satu untuk negara-negara asing, bukan satu Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan masyarakat!” kecamnya lantang yang disambut hadirin dengan gegap gempita.

Mantan narapidana politik di Nusakambangan itu juga menyambut baik Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), karena memperjuangkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bukan sesuatu yang haram, tetapi mulia. Dia menyerukan bahwa yang tak boleh dan berkhianat kepada kemanusiaan adalah menindas SARA.

Orang Sunda yang merasa terpinggirkan dihancurkan kebudayaannya dan ingin bangkit kembali, imbuhnya, adalah sangat diperbolehkan, tapi tak diperkenankan menindas orang Jawa, Tionghoa serta etnik lainnya yang hidup di Tanah Pasundan.

“Jadi sekali lagi, jangan kita mau ditakut-takuti kalau berbicara soal etnik. Jangan bicara memajukan etnik grup dinyatakan sebagai gerakan SARA. Yang begitu setolol-tololnya orang dalam sejarah. Apalagi kita tahu terlalu banyak intervensi tidak bermutu saat ini,” pungkas Jumhur.

Acara disemarakkan dengan kehadiran berbagai ormas seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, KPJB, Manggala Garuda Putih, Paguyuban Emas Prabowo Subianto, Jaguar 08, Paguron Silat Kabuhun Kabuyutan Geger Kalong, Wirayudha Karaton Sumedang Larang, Gerakan Hejo, juga para budayawan dan seniman Sunda yang turut menggelar berbagai kesenian dan kebudayaan khas Jawa Barat. (Rls)

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-790-1188

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita

Putra Daerah Lampung Agus Fatoni Disebut Bakal Jabat PJ Gubernur Sumsel, Ini Profilnya

Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan. “Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),”

Published

on

Agus Fatoni
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni | Foto: Ist.

Lampung dot co – Nasional | Salah satu putra daerah Lampung disebut-sebut bakal jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel. Dia adalah Agus Fatoni, yang lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampuing, 6 Juni 1972.

Agus Fatoni menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihabiskan di kampung halaman, sedangkan masa SMA harus pindah ke Bandar Lampung.

Setelah lulus SMA, Agus Fatoni mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini jadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus menyelesaikan program D3 di STPDN Jatinangor tahun 1994.

Kemudian melanjutkan Sarjana (S1) jurusan Kebijakan Pemerintah, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 1999. Lalu menyelesaikan Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2009.

Kariernya di dunia birokrasi pemerintahan bermula sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada 1995-1997. Setelah itu, sebagian kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak 12 Maret 2022.

Rupanya Agus Fathoni pernah jadi Pejabat Sementara (Pjs), Gubernur Provinsi. Tugas itu diembannya pada 2020, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.

Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menjabat mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Saat ini dia memiliki peluang besar untuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan.

“Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),” kata sumber tersebut dikutip dari Sriwijaya Post (Sripoku.com).

Dijelaskannya, Agus Fatoni dipilih karena dianggap berpengalaman karena pernah menjadi Pj Gubernur di Sulawesi dan senior alumni STPDN. “Beliau dianggap paling senior di alumni STPDN dibanding dua nama lainnya (Robi Kurniawan dan Syafrizal), sehingga dipilih Agus Fatoni,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Berita

Selain Berpotensi Langgar HAM, UU Kesehatan Dinilai Cacat Secara Hukum

Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal.

Published

on

RUU Kesehatan

Lampung dot co – Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) pada hari Selasa (11/7/2023).

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.

“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan. “Setuju,” sahut mayoritas anggota yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU yang penuh kontroversi itu.

Rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 dari 575 anggota dan dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MenPAN-RB Abdullah Azwar, serta Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

Fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Lalu Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.

Kontroversi RUU Kesehatan

Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Hal ini lantaran kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN dihapuskan.

Dalam laporan BBC News Indonesia, CEO lembaga kajian Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih mengtakan, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut.

Misalnya untuk penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan.

“[Kebijakan] ini akan berdampak ke daerah-daerah, petugas puskesmas di daerah yang bergantung pada alokasi anggaran 5% itu,” kata Diah.

Nakes Begerak

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menilai UU tersebut melanggar hak masyarakat dan merugikan tenaga medis. Sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara.

Oleh karenanya, PPNI Provinsi Lampung meminta Dewan Pimpinan Pusat PPNI segera mengajukan uji materi terhadap RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR itu.

“Kami minta ada hak uji materi Undang Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK,” ujar Ketua PPNI Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono dikutip dari Tempo.co, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat Undang-Undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas.

Dari sudut pandang hukum, prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal sudah muncul problem di kalangan para ahli. Demikian Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung, Jasmen Nadaek menambahkan.

Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.

“Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural process [arbitrary process? -red] terhadap RUU tersebut sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum,” jelas Jasmen. (*)

Continue Reading

Berita

Ini Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Setelah Lolos Tes Tahap 1

Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.

Published

on

Kementerian BUMN
Ilustrasi Kementerian BUMN | Foto: Ist.

Lampung dot co – Nasional | Setelah pengumuman hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023), selanjutnya akan dilaksanakan tes online tahap 2.

Merujuk jadwal yang tertera pada laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id, tes online tahap 2 direncanakan akan digelar pada 16-20 Juli 2023 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Setelah lolos tes online tahap 2, selanjutnya akan ada tes seleksi di setiap BUMN. Tes di BUMN meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), User Interview, Social Media Analytic, Digital Mindset, dan Medical Check Up (MCU).

Tahap tes seleksi di BUMN tersebut dijadwalkan pada 5-26 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada bulan yang sama. Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.

Diberitakan sebelumnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023).

Peserta FHCI Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa melihat hasil seleksi lewat akun setiap pelamar di portal resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (*)

Continue Reading

Banyak Dibaca