Jokowi Sebut 900 Dari 74.000 Desa Yang Mendapatkan Dana Desa Bermasalah

Tim Redaksi

Lampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, dalam tiga tahun ini sudah dikucurkan Dana Desa sebesar Rp 127 triliun. Tahun pertama Rp 20 triliun, yang berikutnya Rp 40 triliun. Tahun ketiga sebesar Rp 60 triliun. Setiap desa, sambungnya, pada tahun pertama kira-kira memperoleh Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan.

Menurut Jokowi, dari 74.000 desa yang mendapatkan Dana Desa, tahun ini ada sekitar 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, lantaran menyelewengkan Dana Desa. Menanggapi hal itu, Jokowi meminta agar hati-hati menggunakan dana ini.

“Ini adalah dana yang sangat besar sekali, Rp. 127 triliun itu bukan angka yang kecil. Angka yang gede sekali,” kata Jokowi saat bersilaturahim dengan para kepala desa dan masyarakat tani se-Provinsi Banten, di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (5/10) sebagaimana dikutip dari merdeka.com.

Menurutnya, dana sebesar itu jika tidak bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, itu pasti ada yang keliru. Untuk hal itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, bukan hanya aparat, tapi yang terpenting masyarakat semuanya mengawasi agar Dana Desa betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa.

“Silakan (Dana Desa) dipakai untuk membangun infrastruktur silakan, jalan desa silakan, dipakai untuk embung silakan, dipakai untuk irigasi yang kecil-kecil silakan, dipakai untuk membendung sungai kecil silakan. Yang terpenting, yang tidak boleh, hanya satu, jangan ada yang ngantongin untuk kepentingan pribadi, ini yang tidak boleh,” seru Jokowi.

Presiden menegaskan, agar Dana Desa itu hanya berputar di desa. Jangan sampai ditarik lagi ke pusat atau ke Jakarta. Presiden Jokowi mempermisalkan, kalau membangun embung misalnya, gunakan 100 persen bahan-bahan yang ada di desa tersebut, tenaga kerja 100 persen dari desa itu. Dia meminta untuk tidak membawa kontraktor dari kota untuk mengerjakan ke desa.

“Uang jangan sampai keluar di desa itu, keluar dari kecamatan, kuncinya ada di situ. Yang gede-gede bagiannya pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan Kabupaten,” pungkas dia. (Erwin/merdeka.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer