Ini Kata Mendagri Terkait Pengawasan Dana Desa

Tim Redaksi

Lampung.co – Soal dana desa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa mesti ditangani serius dengan melibatkan elemen penting di pemerintahan.

“Salah satunya kasus di Pamekasan yang melibatkan bupati, kajari dan inspektorat wilayah merupakan sinyal bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa perlu segera ditangani secara serius,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Sabtu (21/10) sebagaimana dikutip dari antaranews.com.

Maraknya kasus penyalahgunaan dana desa, yang dialokasikan oleh Pemerintah pusat sejak 2015, Mendagri menyatakan hal itu merupakan cermin bahwa dana desa belum berjalan efekif, efisien dan transparan di daerah.

Sepanjang 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat ada sekitar 900 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Kasus-kasus tersebut di antaranya diserahkan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri).

Untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam soal pengawasan dan penindakan terkait penyalahgunaan dana desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Tito Karnavian telah menandatangani nota kesepahaman terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dan desa.

“Diharapkan ke depannya, melalui nota kesepahaman ini, kerja bersama di setiap kementerian, lembaga dapat disegerakan sehingga dana desa dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga desa dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih efektif,” tutur Tjahjo.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan tentang dana desa. Di sana disebutkan bahwa dana desa bertujuan agar desa bisa menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Total dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ditransfer sebesar Rp20,7 triliun di 2015, Rp46,9 triliun di 2016, di atas Rp60 triliun di 2017, dan kian meningkat pada 2018 dengan rencana anggaran sekitar Rp80 – 120 triliun.

Mengenai meningkatnya kucuran dana ke desa itu, KPK sudah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah masalah kelemahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa. Di antaranya kelemahan itu menyangkut masalah koordinasi, pemahaman teknis, sedikitnya sumber daya, lemahnya kompetensi, serta tidak adanya infrastruktur yang mendukung. (Erwin/antaranews.com)

 

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer