Hakim Cepi Ternyata Diketahui Punya Catatan Buruk Terkait Kode Etik

Tim Redaksi

Lampung.co – Cepi Iskandar, hakim tunggal praperadilan yang diajukan Setya Novanto, tercatat telah lebih dari satu kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga melakukan pelanggaran kode etik kehakiman.

“Sudah 4 kali dilaporkan ke Komisi Yudisial,” ujar Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, dalam diskusi bertajuk “Golkar Pasca Putusan Praperadilan” yang diselenggarakan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Aidul menuturkan, Cepi pernah dilaporkan saat menjadi hakim di Purwakarta pada 2014. Lalu pada 2015, saat Cepi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Depok.

Pada 2016, saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, Cepi dua kali dilaporkan ke KY, yakni tatkala menangani suatu kasus perdata dan juga praperadilan.

“Tapi semuanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik,” papar Aidul seperti dikutip dari kompas.com.

Ia menuturkan, untuk praperadilan yang diajukan Setya Novanto, laporan terhadap hakim Cepi juga telah masuk ke KY. Menurut Aidul, laporan itu akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan fakta dan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan.

Ia menambahkan, selama proses praperadilan berlangsung, KY terus melakukan pemantauan. Namun, tidak dapat langsung memberikan opini sebab dikhawatirkan akan memengaruhi independesi hakim.

Ketika memberi putusan praperadilan Setya Novanto, Hakim Cepi Iskandar menilai penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Menurutnya, KPK harus menghentikan penyidikan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya hakim Cepi Iskandar menerima sejumlah gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak sah.

Novanto menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Putusan diumumkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017) pukul 17.30 WIB.

“Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” putus hakim Cepi ketika itu.

Hakim memberikan putusan itu seusai menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Setya Novanto, jawaban atas gugatan dari termohon KPK serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 silam. (Erwin/kompas.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer