ICW Khawatirkan Pembentukan Densus Tipikor Akan Menimbulkan Masalah Baru

Tim Redaksi

Lampung.co – Emerson Yuntho, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indoensia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada beberapa masalah krusial yang mesti diperhatikan dalam pembentukan Densus Tipikor. Apabila tak menjadi perhatian seksama, sambung dia, ada kemungkinan pembentukan Densus Tipikor malah menjadi masalah baru.

“Pertama belum ada kajian, kemudian landasan hukumnya belum kuat,” kata dia saat ditemui dalam sebuah acara diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/10) sebagaimana dikutip dari republika.co.id.

Dia menuturkan, ada kemungkinan Densus dibentuk dengan menggunakan keputusan presiden atau Instruksi presiden. Soal ruang lingkup yang belum jelas juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dari pembentukan Densus Tipikor.

Emerson juga mempertanyakan terkait gagasan Densus Tipikor yang disebutnya masih abu-abu sehingga malah dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru.

Dia meggambarkan, jika Densus telah terbentuk, akan ada tiga badan di Polri yang bertanggungjawab soal Tipikor, di antaranya adalah Saber Pungli, Densus, dan Satgasus.

“Apa enggak kontraproduktif,” kata dia.

Dia juga menjelaskan, momentum pembentukan Densus menurutnya kurang tepat. Karena, kata dia, di waktu yang bersamaan sedang digulirkan wacana pula, apabola Densus berhasil, maka KPK akan ditiadakan.

Lalu isu krusial terakhir, Emerson mengungkapkan adanya hambatan dari Undang-Undang KPK. Undang-Undang itu, ujar dia, memberikan jalan mulus pemeriksaan KPK guna memeriksa. Dengan dibentuknya Densus, maka dikhawatirkan undang-undang itu tidak terpakai lagi.

“Nah, problem itu kalau enggak diselesaikan akan menambah masalah,” kata Emerson.

Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga telah menyatakan pendapatnya terkait pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, ada baiknya Polri mengoptimalkan satuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Mabes Polri dan satuan tindak pidana korupsi daerah dalam rangka memberantas korupsi.

“Jadi mubazir menurut saya, karena polisi sudah punya itu [Direktorat Tindak Pidana Korupsi). Jadi hemat saya harusnya direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dioptimalkan,” kata Samad, Kamis (19/10/2017) seperti dikutip dari tirto.id.

Ia juga menilai, optimalisasi pun bisa beragam bentuk. Contohnya dengan penguatan karakter dan profesionalisme penyidik Dirtipikor Bareskrim. Hal tersebut dapat menjadi bentuk optimalisasi ideal ketimbang membangun satuan baru atau merombak satuan yang ada. (Erwin/republika.co.id/tirto.id)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer