fbpx
Connect with us

Nasional

Clear, Prabowo Calon Presiden dari Gerindra

Published

on

Prabowo Subianto

Lampung.co – Imbas perbincangan antara Sandiaga Uno dengan Romahurmuziy (Rommy) terkait isu soal lobi politik Partai Gerindra agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi, diperdebatkan. Untuk menghentikan perdebatan itu, Sandiaga mengeluarkan pernyataan tegasnya.

Sandi yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bertemu Rommy selaku Ketua Umum PPP dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa, pada Kamis (19/4) lalu. Usai pertemuan itu, Rommy menyebut Sandiaga menanyakan peluang Prabowo untuk menjadi cawapres Jokowi.

Sejurus kemudian, Sandiaga menuding balik. Bukan dirinya yang membahas peluang Prabowo menjadi cawapres Jokowi, namun justru Rommy lah yang pertama memancing pembicaraan soal Pilpres 2019. Padahal sebelumnya, pembicaraan membahas soal isu Ibu Kota.

Tentu saja, perang klaim kebenaran dari pihak Rommy dan Sandiaga memunculkan spekulasi. Soal percaya klaim Rommy atau lebih yakin klaim Sandiaga, semuanya sama-sama tak bica diverifikasi langsung. Maka perdebatan mengalir, jangan-jangan benar Prabowo akan menjadi cawapres Jokowi, atau jangan-jangan itu bohong belaka.

There is a time to speak, there is time to shut your mouth. There is time to quiet. Buat saya, I finished my clarification. Menurut saya tidak perlu diperpanjang lagi,” kata Sandiaga, tegas, mencoba menghentikan isu liar. Dia berbicara di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (22/4/2018).

Opsi kerjasama tetap dibuka. Dia tak mengunci pintu untuk bergandengan tangan bersama pihak lain untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Soal opsi Prabowo menjadi cawapres, itu sudah terkunci.

“Sudah clear. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Pak Prabowo adalah capres yang memegang mandataris dari Gerindra. Jadi diskusinya itu tertutup sekarang. Karena tongkat komandonya ada di Pak Prabowo,” kata Sandiaga, seperti dilansir detikcom.

Menyusul kemudian, Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman, menguatkan pernyatan Sandiaga. Dikatakannya, Prabowo tak mungkin turun derajat dari capres menjadi cawapres. Tak ada pula yang mencoba mengusahakan hal itu di internal Gerindra.

“Sandi sendiri dengan tegas telah membantah. Dan kenyataannya memang tidak ada sama sekali inisiatif dari kami untuk mendegradasikan Prabowo sebagai penantang terkuat Presiden Jokowi menjadi hanya sekadar cawapres,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya.

Isu duet Jokowi-Prabowo ini, sebenarnya berembus sejak akhir tahun lalu. Kabarnya, Jokowi dan Prabowo menjalin komunikasi membahas Pilpres 2019 dan kemungkinan maju bersama sejak akhir tahun lalu.

Ada pula peristiwa pertemuan Prabowo dengan politikus pendukung Jokowi, Luhut Pandjaitan di restoran Jepang, Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 6 April lalu. Pertemuan itu diiringi pula isu soal tawaran Luhut agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi saja. Isu ini segera dibantah oleh pihak Partai Gerindra.

Presiden PKS Sohibul Iman ikut bicara soal tawaran itu. Menurut Sohibul, Luhut adalah utusan Jokowi yang menawarkan kursi cawapres untuk Prabowo. Namun Prabowo tetap tidak mau.

Dari kubu pro-Jokowi, ada pernyataan sebaliknya. Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkap adanya utusan Gerindra yang mendatangi Jokowi. Utusan itu menanyakan soal kepastian apakah Prabowo akan dipilih sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Namun wacana itu seolah tertiup angin karena partai-partai pendukung tak setuju.

Namun pada 11 April kemarin, Prabowo menyatakan siap maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Seolah tak ada lagi tawar menawar Prabowo menjadi yang lain, termasuk menjadi cawapres atau menjadi ‘king maker’ saja. Hingga akhirnya, isu itu hangat lagi lewat kontroversi pembicaraan Sandi-Rommy. (*/rus)

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-790-1188

Berita

Putra Daerah Lampung Agus Fatoni Disebut Bakal Jabat PJ Gubernur Sumsel, Ini Profilnya

Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan. “Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),”

Published

on

Agus Fatoni
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni | Foto: Ist.

Lampung dot co – Nasional | Salah satu putra daerah Lampung disebut-sebut bakal jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel. Dia adalah Agus Fatoni, yang lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampuing, 6 Juni 1972.

Agus Fatoni menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihabiskan di kampung halaman, sedangkan masa SMA harus pindah ke Bandar Lampung.

Setelah lulus SMA, Agus Fatoni mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini jadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus menyelesaikan program D3 di STPDN Jatinangor tahun 1994.

Kemudian melanjutkan Sarjana (S1) jurusan Kebijakan Pemerintah, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 1999. Lalu menyelesaikan Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2009.

Kariernya di dunia birokrasi pemerintahan bermula sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada 1995-1997. Setelah itu, sebagian kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak 12 Maret 2022.

Rupanya Agus Fathoni pernah jadi Pejabat Sementara (Pjs), Gubernur Provinsi. Tugas itu diembannya pada 2020, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.

Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menjabat mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Saat ini dia memiliki peluang besar untuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan.

“Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),” kata sumber tersebut dikutip dari Sriwijaya Post (Sripoku.com).

Dijelaskannya, Agus Fatoni dipilih karena dianggap berpengalaman karena pernah menjadi Pj Gubernur di Sulawesi dan senior alumni STPDN. “Beliau dianggap paling senior di alumni STPDN dibanding dua nama lainnya (Robi Kurniawan dan Syafrizal), sehingga dipilih Agus Fatoni,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Berita

Selain Berpotensi Langgar HAM, UU Kesehatan Dinilai Cacat Secara Hukum

Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal.

Published

on

RUU Kesehatan

Lampung dot co – Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) pada hari Selasa (11/7/2023).

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.

“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan. “Setuju,” sahut mayoritas anggota yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU yang penuh kontroversi itu.

Rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 dari 575 anggota dan dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MenPAN-RB Abdullah Azwar, serta Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

Fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Lalu Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.

Kontroversi RUU Kesehatan

Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Hal ini lantaran kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN dihapuskan.

Dalam laporan BBC News Indonesia, CEO lembaga kajian Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih mengtakan, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut.

Misalnya untuk penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan.

“[Kebijakan] ini akan berdampak ke daerah-daerah, petugas puskesmas di daerah yang bergantung pada alokasi anggaran 5% itu,” kata Diah.

Nakes Begerak

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menilai UU tersebut melanggar hak masyarakat dan merugikan tenaga medis. Sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara.

Oleh karenanya, PPNI Provinsi Lampung meminta Dewan Pimpinan Pusat PPNI segera mengajukan uji materi terhadap RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR itu.

“Kami minta ada hak uji materi Undang Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK,” ujar Ketua PPNI Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono dikutip dari Tempo.co, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat Undang-Undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas.

Dari sudut pandang hukum, prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal sudah muncul problem di kalangan para ahli. Demikian Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung, Jasmen Nadaek menambahkan.

Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.

“Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural process [arbitrary process? -red] terhadap RUU tersebut sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum,” jelas Jasmen. (*)

Continue Reading

Berita

Ini Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Setelah Lolos Tes Tahap 1

Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.

Published

on

Kementerian BUMN
Ilustrasi Kementerian BUMN | Foto: Ist.

Lampung dot co – Nasional | Setelah pengumuman hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023), selanjutnya akan dilaksanakan tes online tahap 2.

Merujuk jadwal yang tertera pada laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id, tes online tahap 2 direncanakan akan digelar pada 16-20 Juli 2023 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Setelah lolos tes online tahap 2, selanjutnya akan ada tes seleksi di setiap BUMN. Tes di BUMN meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), User Interview, Social Media Analytic, Digital Mindset, dan Medical Check Up (MCU).

Tahap tes seleksi di BUMN tersebut dijadwalkan pada 5-26 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada bulan yang sama. Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.

Diberitakan sebelumnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023).

Peserta FHCI Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa melihat hasil seleksi lewat akun setiap pelamar di portal resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (*)

Continue Reading

Banyak Dibaca