Menu

Mafia Tanah Libatkan Oknum Pemerintahan, DPD RI Dorong Bentuk Pengadilan Agraria

  Dibaca : 130 kali
Mafia Tanah Libatkan Oknum Pemerintahan, DPD RI Dorong Bentuk Pengadilan Agraria
Komite 1 DPD RI menerima audiensi Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Senin (26/11/2018) | Foto: Ist.

Lampung.co – Komite 1 DPD RI menerima audiensi dan pengaduan warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Senin (26/11/2018).

Dipimpin Supandi Budiarjo, FKMTI memaparkan tentang banyaknya kasus pegadilan yang memenangkan perusahaan-perusahaan privat pengembang hanya berdasar girik.

“Sementara korbannya memegang sertifikat hak milik dari BPN yang notabene kekuatan hukumnya lebih tinggi,” kata dia.

Menanggapi hal ini, anggota Komite 1 Andi Surya menyatakan bahwa mafia tanah bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan privat, tapi sudah melibatkan oknum-oknum pemerintahan.

Kemudian, lanjutnya, diduga diperparah dengan kekurang-profesionalan hakim di pengadilan-pengadilan umum yang melakukan peradilan sengketa agrarian.

“Kami sepakat, melalui ide-ide pimpinan dan anggota Komite 1 DPD RI untuk mengusulkan dibentuknya lembaga yustisia baru yang bernama Pengadilan Agraria,” ujar Senator asal Lampung ini..

Dimaksudkan agar hakim-hakimnya berasal dari ahli hukum bersertifikasi bidang agraria bukan dari ilmu hukum lainnya, sehingga akan lebih spesifik dan kompeten memutuskan peradilan perkara agraria.

“Sebab kita ketahui banyak keputusan peradilan sengketa agraria yang cenderung kurang memiliki rasa keadilan oleh karena hakim-hakimnya kurang memahami bidang ke-agraria-an,” imbuhnya.

Rapat yang dipimpin oleh Fahira Idris Senator Jakarta, menyatakan tanah merupakan hajat hidup masyarakat yang vital.

Keterbatasan lahan dan penduduk yang semakin meningkat membuat lahan menjadi bernilai tinggi sehingga memunculkan banyak sengketa bahkan perampasan.

“Maka komite 1 akan membentuk tim analisis untuk menelaah persoalan sengketa lahan yang disampaikan FMKTI ini sekaligus mengusulkan membentuk Pengadilan Agraria,” tutup Fahira. (*)

Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional