Program Kartu Petani Berjaya Tak Berjalan dengan Maksimal, Kenapa?

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Sektor pertanian menyumbang hampir 30 persen perekonomian Provinsi Lampung. Tentunya dibutuhkan kontribusi banyak pihak untuk terus menjaga produktivitas pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 187 perusahaan pertanian yang dinilai aktif membantu menyokong produktivitas pertanian Lampung dengan aktif dalam melakukan produksi berbasis pengolahan produk pertanian.

Kepala BPS Provinsi Lampung Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan pada Agustus 2021, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Lampung yakni 43,03 persen. Artinya, hampir 50 persen masyarakat di Bumi Ruwa Jurai bekerja di sektor pertanian.

Program Kartu Petani Berjaya jadi solusi?

Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung tentu mengetahui kondisi ini. Oleh karena itu, sudah tepat jika Gubernur Arinal terus menggaungkan program unggulannya yaitu Kartu Petani Berjaya (KPB) yang telah bertransformasi menjadi aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB).

Aplikasi e-KPB yang diklaim sudah terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi tersebut telah diresmikan langsung oleh Gubernur Arinal di Ball Room Hotel Novotel pada Rabu (02/11/2022) lalu.

Adapun salah satu keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Aplikasi e-KPB ini adalah jaminan berupa pendampingan oleh petugas dan Tim sehingga kepastian pengajuan KUR dapat lebih cepat.

Untuk merealisasikan program tersebut, Gubernur Arinal telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan 4 (empat) Bank, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Lampung, serta dengan 2 (dua) Perusahaan Pupuk yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia.

“Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu bentuk komitmen baik Perbankan, Asuransi Jasindo, BPJS Ketenagakerjaan maupun Pupuk Indonesia untuk dapat mendukung program KPB demi kesejahteraan petani Lampung,” kata Arinal.

Realisasinya bagaiman?

Tapi fakta di lapangan, program unggulan Gubernur Lampung Arinal dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim (Nunik) itu belum terealisasi dengan maksimal. Selain itu, program KPB bertumburan dengan program serupa dari Kementrian Pertanian.

Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara, I Made mengatakan, pihak sudah melakukan sosialisasi, tapi program KPB belum berjalan lantaran petani mengalami kesulitan mendaftar ke aplikasi secara online.

Selain itu, dia menambahkan, Pemprov tidak menganggarkan biaya untuk program tersebut, jadi anggaran dibebankan kepada APBD masing-masing kabupaten. Tentunya keuangan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program KPB.

“Program tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setempat, bukan dibebankan kepada APBD Pemprov Lampung,” jelas Made kepada wartawan, Senin (14/11/2022) lalu.

“Nah untuk hal itu (anggaran) bisa kordinasi dengan Kabag Ekonomi. Terkait dengan (kondisi) keuangan Pemkab apakah bisa berjalan progam ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemprov Lampung juga tidak mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program KPB. “Kalau anggaran dari APBD kabupaten/kota itu tidak diwajibkan dan itu bergantung pemda masing-masing,” ungkap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi.

Ketidak jelasan anggaran tentu menambah keraguan akan keberhasilan dari program Kartu Petani Berja untuk sejahterakan petani. Mengingat anggaran merupakan hal terpenting untuk keberhasilan dalam menjalankan sebuah program. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer