BP2MI Minta Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Pekerja Migran

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta adanya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menekan angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural.

Hal itu diungkapkan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon saat melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung. Dia juga mengharapkan peran Pemda untuk membantu terciptanya pelindungan bagi para PMI.

“Betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi BP2MI dengan berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah PMI,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Lampung.co, Senin (21/11/2022).

Dia menjelaskan, penanganan Pekerja Migran tidak bisa hanya ditangani oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BP2MI. Namun, lanjutnya, mandat UU No. 18 Tahun 2017, secara jelas dan tegas mengatur tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan juga desa.

Lasro menambahkan, bekerja adalah hak konstitusional warga negara. Negara wajib menyiapkan lapangan pekerjaan bagi warganya. Bahkan bekerja ke luar negeri, negara tidak punya hak untuk melarang, kecuali memfasilitasinya.

“Sudah ada peluang, kita salurkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dan kita juga siapkan fasilitas untuk membantu para PMI. Penting juga keterlibatan Pemda untuk mempersiapkan para CPMI dari awal,” tandasnya.

BP2MI berikan penghargaaan atas pengungkapan kasus TPPO di Lampung.

BP2MI memberikan penghargaan kepada kepolisian daerah (Polda) Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon di Gedung Serba Guna (GSG) Presisi Polda Lampung pada Senin (21/11/2022) Siang.

Mewakili Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Lasro menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama, dukungan, dan prestasi luar biasa dalam penegakan hukum pelaku TPPO melibatkan warga Lampung yang akan ditempatkan ke Singapura pada Maret 2022 lalu.

“Para stakeholder di Provinsi Lampung menunjukkan dengan karya nyata, hal ini pun sejalan dengan program prioritas BP2MI dimana poin satu termaktub Pemberantasan Sindikasi PMI non Prosedural,” ucapnya.

Diketahui bahwa Kepolisian Daerah Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung telah berhasil melakukan pengungkapan kasus TPPO di Wilayah Hukum Polda Lampung.

Dalam kasus tersebut, 9 (sembilan) warga Lampung rencananya akan diberangkatkan ke Negara Singapura. Pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama yang baik antara BP3MI Lampung, Polda Lampung, Kejati Lampung dan LPSK.

Dua Terdakwa dalam kasus itu masing-masing atas nama Srilihay Puji Astuti (Trafficker) asal Kabupaten Lampung Tengah dan Lulis Widianingrum diputus bersalah telah melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia secara non prosedural.

Keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 Tahun 2 bulan disertai kewajiban untuk membayar restitusi masing-masing sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer