Lampung Timur Panen Raya: Lagi-lagi Petani Merugi, Apa Sih Pokok Masalahnya?

Tim Redaksi

Lampung.co – Petani di Lampung Timur mengaku mengalami kerugian pada panen raya pada tanam padi gadu. Hal itu terjadi lantaran hasil produksi mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Salah satu petani di Desa Labuha, Kabupaten Lampung Timur, Sutrisno mengatakan, pada musim sebelumnya dalam satu hektar mampu menghasilkan 7 ton, namun kali ini hanya 5-6 ton per hektar.

“Pada panen kali ini hanya mampu menghasilkan 5 ton dan tertinggi 6 ton per hektar. Padahal sebelumnya mampu menghasilkan rata-rata 7 ton per hektar,” kata dia.

Menurut Sutrisno, anjloknya produksi padi pada musim ini setidaknya disebabkan tingkat kesuburan lahan yang kurang baik dan ketersediaan air.untuk kebutuhan sawah para petani.

“Petani mengalami kesulitan mendapat pupuk bersubsidi dan untuk penggantinya petani menggunakan pupuk kandang,” ujarnya dipetik dari TVRINews, Selasa (25/10/2022).

Dalam perhitungannya, hasil 5 ton per hektar dengan harga jual gabah Rp4.800 tentu tidak sesuai dengan biaya produksi. Dengan kata lain, lagi-lagi petani akan merugi.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat membantu menambah ketersediaan pupuk bersubsidi agar petani tidak mengalami kerugian.

Masalah pupuk subsidi

Anggota komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian dan kehutanan, Ibnu Multazam menilai sengkarut pupuk bersubsidi dan sulitnya para petani mendapatkan pupuk masih menjadi persoalan hingga kini.

“Siapa yang salah kita tidak tahu, tiba-tiba kontraksi pupuk ini luar biasa. Praktik di lapangan itu untuk mencari pupuk subsidi di beberapa wilayah itu kesulitan,” ungkap Ibnu saat rapat dengan menteri pertanian, Rabu (21/9/2022).

Sekretaris Jendral Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah menyebut ketersediaan pupuk saat ini jauh dari kebutuhan petani. Menurutnya, hanya sekitar 20 persen subsidi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil petani.

“Sehingga pupuk-pupuk subsidi itu menjadi persoalan di lapangan. Belum lagi persoalan penyelundupan penggelapan pupuk-pupuk bersubsidi di lapangan,” kata dia, Kamis (22/9/2022).

Pendataan dan pendistribusian tidak akurat

Ombudsman RI menyebut, hasil Kajian Sistemik terkait tata kelola pupuk bersubsidi pada November 2021, pangkal masalah tata kelola pupuk bersubsidi adalah pendataan dan pendistribusian.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, untuk mencapai akurasi pendataan penerima pupuk subsidi, maka perlu menggunakan tenaga survei yang kompeten agar lebih profesional dan tepat dalam proses input dan pengolahan data.

Namun, lanjutnya, saran tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah, sehingga Ombudsman masih menemukan adanya ketidakakuratan dalam pendataan penerima pupuk bersubsidi serta penyalurannya.

“Untuk itu, Ombudsman memandang perlu melakukan investigasi yang nantinya akan menghasilkan tindakan korektif yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait,” ujarnya, Jumat (21/10/2022) lalu.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti penetapan komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi yang hanya terbatas pada sembilan komoditas utama, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao.

Pihaknya berharap agar pemerintah memperhatikan komoditas unggulan di daerah. “Hal itu mampu membantu perekonomian para petani yang menanam komoditas unggulan,” imbuh Yeka Hendra Fatika. (af)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer