Kritisi Program Nawacita, Politisi PBB: Penegakan Hukum Sesuai Selera Penguasa

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Dr. Ahmad Yani mengkritisi program Nawacita Jokowi-JK seperti sektor penegakan hukum, HAM, korupsi serta persoalan terorisme.

Hal itu diungkapkannya sehari menjelang pelaksanaan debat capres dan cawapres yang akan dilaksanakan pada Kamis (17/01/2019) besok.

Yani, sapaan akrabnya, menyoroti soal penegakan hukum dan penyelesaian perkara korupsi yang akan menjadi topik utama pada penyelenggaraan debat perdana.

“Rezim pemerintahan Jokowi masih menyisakan banyak sekali catatan negatif dalam bidang penegakan hukum,” ungkap Yani.

Selain itu, caleg PBB untuk DPR RI ini mengungkapkan, segudang janji dan harapan manis dari rezim saat ini, yang ada pada program Nawacita (2014-2019) rasanya masih menjadi angan dan wacana belaka.

Menurutnya, masih banyak persoalan di bidang penegakan hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Dia menilai, penegak hukum saat ini seakan berjalan dalam format selera penguasa.

Banyak perkara hukum konkrit yang seakan tebang pilih (parsial), tidak objektif, dan sesuai dengan kepentingan serta selera penguasa.

“Misalkan dalam perkara kriminalisasi ulama, yang menjerat beberapa nama ulama,” ujar Yani dilansir rmol.co, Rabu (16/1/2019).

Hal sebaliknya terhadap para pihak yang pro terhadap selera penguasa, yang justru mendapatkan perlakukan khusus dan istimewa dalam sektor penegakan hukum.

“Dalam perkara (kasus) Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Sukmawati, dan lainnya, yang hingga saat ini tidak berlanjut prosesnya” ungkap Yani yang saat ini maju dari daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Di sisi lain, penegakan hukum dalam bidang korupsi yang dilaksanakan oleh KPK juga belum menyentuh akar pokok permasalahan korupsi sesungguhnya.

“Sejatinya KPK harus membongkar kasus korupsi yang lebih besar (mega coruption), ataupun pada kejahatan koorporasi besar dan persekongkolan politik elit dalam menguras anggaran,” katanya.

Yani menegaskan, penegakan hukum dalam bidang korupsi yang dilakukan pada periodesasi rezim ini tidak membanggakan.

“Secara massif pemberantasan korupsi terlihat dalam berbagai agenda OTT KPK, namun secara substantif pemberantasan korupsi belum menyentuh pada akar permasalahan sesungguhnya,” ungkapnya.

Yani mempertanyakan kasus-kasus mega corruption yang belum tuntas hingga hari ini, diantaranya; KLBI/BLBI yang belum menyentuh obligor yg belum bayar sama sekali, Kasus Bank Century.

Kemudian Kasus SKK Migas, Kasus Suap Kementerian ESDM 2013, Kasus Proyek Hambalang, Kasus PON Riau 2012, Kasus Wisma Atlet Palembang, Kasus Korupsi Pesawat Garuda 2005-2014.

Selain itu juga Korupsi di sektor Perpajakan, Korupsi di sektor Migas dan Pertambangan, Kasus Reklamasi, Kasus Sumber Waras, Kasus Pemprov DKI membeli tanah miliknya sendiri.

“Dan terkini kasus Meikarta serta beberapa kasus korupsi (besar) lainnya,” pungkasnya. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer