fbpx
Connect with us

Berita

Kredit Pintar Edukasi Mahasiswa di Lampung Soal Fintech

Published

on

Mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung

Lampung.coPlatform Peer-to-Peer (P2P) lending Kredit Pintar terus mendorong perkembangan industri Teknologi Finansial (Fintech) untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Tak hanya di kota-kota besar, P2P lending yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dalam penilaian kredit itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat di provinsi Lampung.

Hal itu dilakukan sebagai penetrasi keuangan sebagai upaya untuk terus meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bumi Rua Jurai.

Salah satunya berkolaborasi dengan beberapa perusahaan fintech memberikan edukasi dan literasi serta mengajak pelajar dalam memainkan perannya melalui platform digital.

Kegiatan ini juga seiring dengan misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong inklusi keuangan sebesar 75% di Indonesia pada tahun 2019 ini.

Demikian disampaikan senior Business Development Manager dari Kredit Pintar Randy Santoso dalam acara Fintech Goes to Campus di STKIP PGRI Bandar Lampung, Jumat (21/6/2019).

Dalam acara seminar bertajuk “perkembangan Fintech di Indonesia” ini, Randy mengatakan, sosialiasi ke Kota Lampung merupakan kota dan provinsi ke-20 dari Kredit Pintar.

“Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan untuk mahasiswa semakin memahami peranan fintech P2P Lending dalam membantu masyarakat mendapatkan pinjaman,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya, kami ingin turut serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung untuk semakin maju agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Disamping berkontribusi dengan memberikan pinjaman uang secara cepat dan efisien, kami juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat sebelum melakukan peminjaman.

“Maraknya pemberitaan bahwa masyarakat Lampung mendapat teror dari fintech ilegal yang menjadikan alasan bagi kami untuk hadir di Kota Lampung,” ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, kami berharap dapat menumbuhkan pemahaman positif mengenai fintech kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung termasuk dalam penyaluran modal usaha.

Pihaknya juga berharap, kegiatan seperti ini dapat menjadi penyemangat masyarakat ataupun generasi muda untuk melahirkan fintech baru yang berasal dari dan berpusat di Lampung.

“Sehingga industri fintech di Indonesia terus tumbuh dan berkelanjutan,” pungkas Randy. (doy)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pengembangan EBT di Era Jokowi Lebih Lambat Dibanding Kinerja SBY

Published

on

SBY-Jokowi

Lampung.co – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di era Jokowi lebih lambat dibanding kinerja SBY.

Pengamat bidang energi itu menyebutkan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2010-2014 pembangkit energi terbarukan meningkat menjadi 1760 MegaWatt (MW).

Sedangkan pada periode kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014-2018 hanya meningkat sebesar 985 MW. Estimasi hingga akhir 2019, pembangkit energi terbarukan hanya meningkat sekitar 400-450 MW.

Dengan demikian, total kapasitas dari 2014 hingga 2019 diperkirakan sekitar 1300-1350 MW. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding lima tahun kepemimpinan SBY periode kedua.

“Kalau dibilang lima tahun pak Jokowi perkembangan EBT lebih rendah dibanding SBY,” ucapnya Senin (19/8/2019) dilansir CNNIndonesia.com.

Padahal, kata dia menambahkan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) ada di akhir pemerintahan pak SBY.

Dikatahui, KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional.

Bahkan pada era Jokowi, presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Saat itu, pemerintah sudah memiliki KEN dan RUEN.

Tak hanya itu, Jokowi juga sempat mengumbar jargonnya untuk melepas ketergantungan pembangkit listrik Indonesia dari energi fosil, seperti batu bara.

Hal itu diungkapkannya Saat peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 MW, ia membanggakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan pada 25 Februari lalu.

Selain berkomitmen melanjutkan pengembangan listrik berbasis angin, kata Jokowi, pemerintah juga ingin mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Sebab, Indonesia memiliki banyak aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan (EBT),” kata Jokowi kala itu dikutip dari tirto.id.

Akan tetapi, nyatanya perkembangan EBT masih terbilang rendah. Fabby mengatakan RUEN belum secara utuh dijabarkan dalam kebijakan dan penataan energi nasional Indonesia. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Bandar Lampung

Anggota DPRD kota Bandar Lampung Dilantik, Ketua: Jangan Ingkari Rakyat

Published

on

Wiyadi

Lampung.co – Sejumlah 50 orang anggota DPRD Bandar Lampung periode 2019-2024 dilantik di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (19/8/2019).

Dari keseluruhan anggota DPRD Kota Bandarlampung yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan wajah baru yang belum pernah menjabat sebelumnya.

Sementara 20 orang lainya adalah penghuni lama, termasuk yang terpilih menjadi Ketua DPRD kota Bandar Lampung sementara yakni H. Wiyadi, SP, MM.

Dalam amanatnya dihadapan anggota DPRD yang baru dilantik, Wiyadi menekankan kepada seluruh anggota DPRD untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung.

“Seluruh anggota yang telah ditetapkan secara sah mengucapkan sumpah dan janji, mari mulai bekeja, rakyat telah menitipkannya kepada kita, jangan ingkari harapan rakyat,” tegas Wiyadi.

Diketahui, sesuai jadwal, hari ini sebanyak 605 anggota DPRD pada 15 kabupaten/kota periode 2019-2024 di Provinsi Lampung menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di masing-masing tempat. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ini Klarifikasi UAS Terkait Ceramahnya yang Dinilai Menghina Agama

Published

on

Ustaz Abdul Somad

Lampung.co – Ustaz Abdul Somad (UAS) menjawab tudingan yang dianggap menghina lambang-lambang salah satu agama atau penistaan agama dalam ceramahnya yang beredar di media sosial.

Dalam ceramah yang disampaikannya dalam pengajian rutin di masjid An-Nur Pekanbaru itu, UAS dinilai menghina lambang-lambang agama Kristen dan Katolik, seperti salib dan patung.

UAS mengatakan video yang beredar itu merupakan ceramahnya beberapa tahun silam. Saat itu, menurut dia, sedang sesi tanya-jawab berlangsung dalam kajian tertutup.

“Pertama itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik,” ujar UAS dalam klarifikasinya yang diunggah di Youtube.

Yang kedua, lanjutnya, pengajian itu di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam.

Dia menegaskan ceramah dilakukannya itu tak bermaksud menghina salah satu agama. Dirinya menjelaskan pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan nabi Isya AS bagi umat Islam.

“Ketiga, pengajian itu lebih tiga tahun lalu. Sudah lama di kajian subuh Sabtu di masjid An-nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana,” ujar dia.

Meskipun dirinya heran ceramah dilakukannya beberapa tahun silam itu baru viral dan dibawa keranah hukum, tapi UAS menegaskan siap menjalani pemeriksaan jika diperiksa polisi.

“Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang. Sebagai warga yang baik saya tidak akan lari, karena saya tidak merasa salah,” tegasnya

“Dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tiga poin itu apakah jelas?,” imbuhnya. (doy)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca