Connect with us

Berita

KPPU Kaji Dugaan Pelanggaran Rumah Sakit yang Tawarkan Paket Tes Corona

Published

on

Rapid Test Corona

Lampung.co – Bedasarkan informasi dari masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melakukan penelitian terkait harga jasa rapid test Covid-19 oleh beberapa rumah sakit yang sangat tinggi.

Keputusan tersebut dilaksanakan sejalan dengan komitmen KPPU untuk tetap bekerja melakukan pengawasan persaingan usaha meskipun dalam keadaan bekerja dari rumah (work from home) selama darurat corona.

Anggota KPPU Guntur S. Saragih mengatakan, inisiatif tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat yang mengeluhkan penawaran jasa rapid test Covid-19 secara paket yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit.

“Kami mendapat banyak informasi bahwa terdapat beberapa rumah sakit menawarkan layanan rapid test yang diikuti dengan penawaran satu paket layanan kesehatan lainnya,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (15/4/2020).

Hal ini, lanjutnya, menyebabkan harga jasa yang ditawarkan menjadi sangat tinggi. Temuan sementara KPPU terkait harga paket yang ditawarkan rumah sakit bervariasi dari kisaran Rp500 ribu hingga bahkan Rp5,7 juta untuk satu kali pengujian.

“Tentunya nilai tersebut membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli layanan rapid test. Ini cukup merugikan masyarakat yang hanya ingin melakukan rapid test atau pengecekan cepat atas virus tersebut,” ujar Guntur.

Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean menambahkan, penelitian prioritas tersebut dimulai sejak tanggal 13 April 2020 oleh Direktorat Investigasi pada Sekretariat KPPU. Jika ditemukan bukti pelanggaran, maka akan dilakukan proses penyelidikan.

“KPPU akan memprioritaskan penelitian ini untuk bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jika terdapat minimal satu alat bukti, kami akan lanjutkan ke tahapan penyelidikan,” jelasnya dalam keterangan yang sama.

Penelitian inisiatif ini, kata dia, berfokus pada pendalaman apakah penawaran paket layanan tambahan untuk memperoleh layanan rapid test merupakan produk tambahan yang wajib (complementary product) atau tidak.

KPPU juga akan mendalami apakah paket layanan tersebut merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi seluruh hasil diagnosis Covid-19, tanpa menghiraukan apapun hasil rapid test tersebut.

“Jika produk tambahan tersebut bukan komplementer, maka hal ini berpotensi melanggar norma pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999,” imbuh Gopprera.

Dalam kondisi wabah pandemi corona atau covid-19 seperti saat ini, sangat dibutuhkan pengujian melalui rapid test guna mendukung upaya Indonesia dalam melawan dan mengurangi penyebaran virus tersebut.

“Untuk itu, KPPU mendorong masyarakat agar melaporkan jika ada dugaan pelanggaran UU No. 5/1999. Semoga bencana nasional wabah Covid-19 segera teratasi,” tandasnya. (*)

 25,496 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

PBHI Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Aktivis HAM di Taman Sari

Published

on

PBHI Lampung

Lampung.co – Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) Provinsi Lampung mengecam aksi kekerasan dan penyerangan terhadap pembela HAM yang terjadi Taman Sari Kota Bandung pada Kamis, 11 Februari 2021.

Hal itu disampaikan Ketua Badan pengurus wilayah PBHI Provinsi Lampung, Aswan Abdulracman. Menurutnya, tindakan para oknum tersebut sangat tidak dibenarkan baik secara hukum maupun etika manapun.

“Bahkan sampai diduga melukai orang lain yang tengah memperjuangkan nasib masyarakat yang tengah mencari keadilan,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Jumat (12/02/2021) kemarin.

“Kita mengecam keras tindakan oknum-oknum ataupun kelompok yang tidak manusiawi tersebut, ini harus diungkap secara tegas oleh aparat penegakan hukum, pun pada pemerintah agar menunjukan komitmen tentang penegakan HAM di negari ini,” tegasnya.

Aswan menjelaskan, pada hari Kamis, 11 Februari 2021 paralegal perempuan PBHI Jawa Barat, Deti menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal saat melakukan advokasi dan pendampingan terhadap korban penggusuran di Taman Sari Kota Bandung.

Pada awalnya sekelompok orang tersebut datang dengan maksud melakukan kerja bakti, namun pada siang hari mereka membawa parang, linggis, tongkat dan lembaran seng dan menghancurkan tempat tinggal dan kebun warga Taman Sari yang bertahan.

Penyerangan dilakukan terhadap korban dengan mendorong, mencakar, menarik, menendang, menjambak rambutnya dan menghantamkan kepala Deti ke dinding hingga mengalami pendarahan dan robek di bagian kepala.

“Korban pun harus dilarikan ke Rumah Sakit untuk menghentikan pendarahan hingga harus mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya,” jelas Aswan.

Tidak hanya kekerasan fisik, sekelompok orang juga melakukan kekerasan verbal kepada beberapa perempuan korban penggusuran dan jaringan yang turut melakukan pendampingan terhadap warga Taman Sari.

“Bahkan setelah selesai pun sekelompok orang tersebut masih melontarkan ancaman penyiksaan terhadap warga dan pembela HAM yang melakukan pendampingan,” tandasnya. (*)

 37,702 kali dilihat,  2,546 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Jaga Keseimbangan Lingkungan, Mitra Bentala Dampingi Nelayan Pencari Rajungan

Published

on

Rizani Ahmad
Direktur Eksekutif Mitra Bentala, Rizani Ahmad | Foto: Evi Anita Aprilia/Lampung.co

Lampung.co – Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) Mitra Bentala Keluarga Peduli Lingkungan lakukan pendampingan kelompok nelayan pencari rajungan di beberapa daerah di Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut dilakukan Lembaga yang berdiri sejak 1995 itu bertujuan untuk memberikan dedikasi kepada nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan rajungan agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Demikian dikatakan Rizani Ahmad Selaku Direktur Eksekutif Mitra Bentala saat ditemui Lampung.co di kantornya di Jalan Sejahtera Sumberejo Sejahtera, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (23/1/2021).

Menurutnya, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari 3 (tiga) wilayah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. “Penting mendampingi kelompok nelayan agar penangkapannya lebih ramah lingkungan,” kata dia.

Rizani menjelaskan, kegiatan pendampingan kelompok nelayan rajungan sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun. “Kegiatan pendampingan meliputi pemilihan ukuran rajungan sampai memilih kelayakan rajungan untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan Mitra Bentala lebih focus ke penanganan daerah pesisir laut, karena daerah tersebut berpotensi gelombang air laut yang tinggi sering terjadi banjir dan tanah longsor.

“Diantara kegiatannya yakni perlindungan mangrove di daerah pesisir, dengan mengupayakan untuk melakukan perbaikan hutan mangrove dan penanaman kembali hutan mangroveyang rusak,” beber Rizani. (Evi/Mgg)

 99,379 kali dilihat,  2,540 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DAMAR: Polda Lampung Tak Serius Tangani Kasus Asusila

Published

on

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan kasus asusila | Foto: Evi Anita Aprilia/Lampung.co

Lampung.co – Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan kasus asusila terhadap penyandang disabilitas berinisial MGO (18) oleh HR (75) pada Kamis (21/1/2021) kemarin.

Konferensi pers tersebut digelar bersama Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Lampung, Rio & Peni and Partner, Yulia Yuaniar, SH dan Rekan, juga Lembaga Advokasi Anak (LADA) di kantor DAMAR, Jalan MH Thamrin No.14/42, Gotong Royong, Bandar Lampung.

Penanganan kasus oleh Polda Lampung yang telah bergulir sejak Oktober 2020 itu, hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan. “Sampai hari ini (21 Januari 2021) Polda Lampung belum melakukan penahanan terhadap terduga pelaku HR,” kata Kuasa Hukum DAMAR, Peni Wahyudi, S.H.

Peni mengaku pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada Polda Lampung, namun tidak mendapatkan respon positif. “Ketika ditemui, pihak Polda selalu menjawab; akan dilakukan gelar perkara,” jelasnya.

Sementara korban beserta keluarga yang merupakan warga Kabupaten Way Kanan itu sudah 3,5 bulan tinggal di Rumah perlindungan centre Dinas Sosial Provinsi Lampung karena sarat dengan intimidasi dari pihak pelaku.

“Polda tidak serius menangani kasus ini, padahal menyangkut nasib seseorang,” tegas Peni. Oleh karena itu, pihaknya meminta Polda agar lebih bijak dalam menangani kasus asusila ini. (Evi/Mgg)

 102,471 kali dilihat,  2,542 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca