Menu

KPK: 7 Saksi Diperiksa, KemenKeu, DBM Lampung Tengah dan Swasta

  Dibaca : 400 kali
KPK: 7 Saksi Diperiksa, KemenKeu, DBM Lampung Tengah dan Swasta
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah | Foto: Istimewa

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dari kalangan Kementerian Keuangan (KemenKeu), Dinas Bina Marga (DBM) Lampung Tengah dan swasta.

Pemeriksaan terhadap tujuh saksi tersebut terkait kasus suap usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tujuh saksi yang diperiksa KPK dari kalangan KemenKeu, DDBM Lampung Tengah dan swasta.

Mereka, kata Febri, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Ghaist alias AG selaku pihak kontraktor yang terjerat dalam kasus tersebut.

“Mereka diperiksa untuk tersangka AG,” ujar Febri Diansyah, Senin (4/6/2018) dilansir dari tirto.id.

Adapun ketujuh saksi tersebut, dirinci Febri adalah Rifa Surya selaku Kasi Perencanaan DAK Non Fisik Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Supranowo selaku PNS di Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Repinus Telenggen dan Hantor Matuan selaku PNS dan Erwandi selaku pensiunan PNS.

Sedangkan dari pihak swasta ada Kadek Mika Permana alias Ja’a selaku pemilik CV Galuh Mandiri dan Ni Nyoman Ayu Suastini selaku karyawan swasta.

Pada kasus ini, kata Febri, pihak KPK resmi menetapkan Ahmad Ghaist selaku kontraktor sebagai tersangka korupsi, Sabtu (5/5/2018).

Ahmad bersama tiga tersangka lain yaitu anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan Eka Kamaludin selaku swasta sebagai perantara.

Selain itu, Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terlibat dalam korupsi penerimaan hadiah atau janji anggota DPR secara bersama-sama terkait usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

Amin diduga menerima uang sebesar Rp400 juta dari Ahmad saat operasi tangkap tangan (OTT) di Halim, Jakarta. Sebelumnya, KPK menduga Amin telah menerima uang sebesar Rp 100 juta lewat transfer kepada Eka.

Uang tersebut merupakan bagian komitmen fee 7 persen atau Rp 1,7M dari total fee 2 proyek di Sumedang dengan total nilai sekitar Rp25,85 miliar.

KPK pun menyangkakan Ahmad selaku pemberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Sementara itu, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1. (*/goy)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional