fbpx
Connect with us

Berita

Korpri Lampung Jadi Percontohan Nasional, Wagub: Tingkatkan Jiwa Korsa

Published

on

Bachtiar Basri

Lampung.co – Dewan Pengurus Korpri Nasional mengapresiasi Korpri Lampung sebagai panutan dan kebanggaan yang patut ditiru oleh Korpri provinsi lain.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Umum Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional Gozali Amirsyah dalam acara Musyawarah Provinsi (Musprov) Dewan Pengurus Korpri Provinsi periode 2019-2024.

Musprov Pengurus Korpri Provinsi Lampung sendiri diselenggarakan di Ballroom Emersia Hotel, Kamis (31/1/2019).

Gozali Amirsyah mengapresiasi Badan Korpri Provinsi Lampung yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam membina dan menjaga keutuhan jiwa korps para anggotanya.

“Provinsi Lampung ini adalah provinsi kebanggaan saya dan alhamdulillah Sekretariat Korpri di Provinsi Lampung pun menjadi kebanggaan teman-teman di Dewan Pengurus Korpri Nasional, ini luar biasa,” ujar Gozali.

Menurut Gozali, apresiasi dan kebanggaan tersebut dinilai sesuai dengan keadaan dan kondisi Korpri sedang tersudut di beberapa daerah, Sementara Provinsi Lampung justru membentuk Badan Penyelenggara Korpri.

“Ketika kami sedang prihatin bagaimana kondisi Korpri saat ini dan keberadaannya sering dianggap ada dan tiada, namun Provinsi Lampung membentuk Badan Penyelenggara Korpri,” kata dia.

Gozali berujar, ini suatu kebanggaan kami di pusat, banyak teman-teman daerah lain ingin study banding mengenai Korpri dan langsung kami arahkan dan persilahkan untuk berkunjung ke Provinsi Lampung.

Gozali juga menjelaskan tupoksi dan keberadaan Korpri sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 126.

“Bahwa tempat berhimpunnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni dalam wadah Korpri sebagaimana sudah disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,” jelasnya.

Gozali berharap melalui acara Musprov tersebut, Korpri akan semakin baik dan jelas keberadaannya dalam struktur kedinasan sesuai dengan peraturan yang telah diatur pada Pasal 126 tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah dalam menjaga keutuhan dan persatuan korps Korpri di Provinsi Lampung.

“Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan saya juga di sini sengaja hadir untuk memberikan semangat agar Korpri di Provinsi Lampung agar semakin baik,” kata Bachtiar.

Terlebih lagi, lanjutnya sekarang undang-undangnya sudah cukup jelas. “Hal tersebut perlu dipupuk dengan rasa dan jiwa persatuan dan kesatuan korps yang tinggi ataupun jiwa korsa yang tinggi, ” imbuhnya.

Bachtiar berharap semua pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota mengayomi dan membantu seluruh anggota korpri sehingga Badan Korpri dapat menjadi wadah Pengayom dan Pelindung bagi para anggotanya.

“Jadi ke depannya coba dibuat suatu program yang output-nya untuk mengayomi dan melindungi seluruh anggota Korpri,” harapnya.

Hal tersebut, kata dia, tidak lain agar dapat mempererat jiwa persatuan dan kesatuan korps Korpri sebagaimana telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang telah ditentukan.

Seturut dengan laporan Kepala Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung Edarwan yang juga ketua pelaksana acara tersebut.

Edarwan mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya Musprov Korpri Provinsi periode 2019-2024 untuk meningkatkan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan program korpri se-Provinsi Lampung

“Serta memilih ketua Korpri yang dapat bertanggung jawab dalam kewajibannya,” pungkasnya. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Pengembangan EBT di Era Jokowi Lebih Lambat Dibanding Kinerja SBY

Published

on

SBY-Jokowi

Lampung.co – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di era Jokowi lebih lambat dibanding kinerja SBY.

Pengamat bidang energi itu menyebutkan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2010-2014 pembangkit energi terbarukan meningkat menjadi 1760 MegaWatt (MW).

Sedangkan pada periode kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014-2018 hanya meningkat sebesar 985 MW. Estimasi hingga akhir 2019, pembangkit energi terbarukan hanya meningkat sekitar 400-450 MW.

Dengan demikian, total kapasitas dari 2014 hingga 2019 diperkirakan sekitar 1300-1350 MW. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding lima tahun kepemimpinan SBY periode kedua.

“Kalau dibilang lima tahun pak Jokowi perkembangan EBT lebih rendah dibanding SBY,” ucapnya Senin (19/8/2019) dilansir CNNIndonesia.com.

Padahal, kata dia menambahkan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) ada di akhir pemerintahan pak SBY.

Dikatahui, KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional.

Bahkan pada era Jokowi, presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Saat itu, pemerintah sudah memiliki KEN dan RUEN.

Tak hanya itu, Jokowi juga sempat mengumbar jargonnya untuk melepas ketergantungan pembangkit listrik Indonesia dari energi fosil, seperti batu bara.

Hal itu diungkapkannya Saat peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 MW, ia membanggakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan pada 25 Februari lalu.

Selain berkomitmen melanjutkan pengembangan listrik berbasis angin, kata Jokowi, pemerintah juga ingin mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Sebab, Indonesia memiliki banyak aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan (EBT),” kata Jokowi kala itu dikutip dari tirto.id.

Akan tetapi, nyatanya perkembangan EBT masih terbilang rendah. Fabby mengatakan RUEN belum secara utuh dijabarkan dalam kebijakan dan penataan energi nasional Indonesia. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Bandar Lampung

Anggota DPRD kota Bandar Lampung Dilantik, Ketua: Jangan Ingkari Rakyat

Published

on

Wiyadi

Lampung.co – Sejumlah 50 orang anggota DPRD Bandar Lampung periode 2019-2024 dilantik di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (19/8/2019).

Dari keseluruhan anggota DPRD Kota Bandarlampung yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan wajah baru yang belum pernah menjabat sebelumnya.

Sementara 20 orang lainya adalah penghuni lama, termasuk yang terpilih menjadi Ketua DPRD kota Bandar Lampung sementara yakni H. Wiyadi, SP, MM.

Dalam amanatnya dihadapan anggota DPRD yang baru dilantik, Wiyadi menekankan kepada seluruh anggota DPRD untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung.

“Seluruh anggota yang telah ditetapkan secara sah mengucapkan sumpah dan janji, mari mulai bekeja, rakyat telah menitipkannya kepada kita, jangan ingkari harapan rakyat,” tegas Wiyadi.

Diketahui, sesuai jadwal, hari ini sebanyak 605 anggota DPRD pada 15 kabupaten/kota periode 2019-2024 di Provinsi Lampung menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di masing-masing tempat. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ini Klarifikasi UAS Terkait Ceramahnya yang Dinilai Menghina Agama

Published

on

Ustaz Abdul Somad

Lampung.co – Ustaz Abdul Somad (UAS) menjawab tudingan yang dianggap menghina lambang-lambang salah satu agama atau penistaan agama dalam ceramahnya yang beredar di media sosial.

Dalam ceramah yang disampaikannya dalam pengajian rutin di masjid An-Nur Pekanbaru itu, UAS dinilai menghina lambang-lambang agama Kristen dan Katolik, seperti salib dan patung.

UAS mengatakan video yang beredar itu merupakan ceramahnya beberapa tahun silam. Saat itu, menurut dia, sedang sesi tanya-jawab berlangsung dalam kajian tertutup.

“Pertama itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik,” ujar UAS dalam klarifikasinya yang diunggah di Youtube.

Yang kedua, lanjutnya, pengajian itu di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam.

Dia menegaskan ceramah dilakukannya itu tak bermaksud menghina salah satu agama. Dirinya menjelaskan pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan nabi Isya AS bagi umat Islam.

“Ketiga, pengajian itu lebih tiga tahun lalu. Sudah lama di kajian subuh Sabtu di masjid An-nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana,” ujar dia.

Meskipun dirinya heran ceramah dilakukannya beberapa tahun silam itu baru viral dan dibawa keranah hukum, tapi UAS menegaskan siap menjalani pemeriksaan jika diperiksa polisi.

“Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang. Sebagai warga yang baik saya tidak akan lari, karena saya tidak merasa salah,” tegasnya

“Dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tiga poin itu apakah jelas?,” imbuhnya. (doy)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca