Komnas HAM Minta Aparat Pelaku Kekerasan Terhadap Pendemo Diusut

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk sikap represif aparat saat berhadapan dengan massa demonstrasi di depan gedung DPR/ MPR, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019) kemarin.

Komnas HAM yang mengaku banyak menerima laporan terjadinya kekerasan terhadap mahasiswa selama demontrasi meminta kepolisian untuk menyelidiki personelnya yang menjadi pelaku.

Anggota Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, untuk tindakan penggunaaan kewenangan yang berlebihan, tim Propam Kepolisian harus melakukan investigasi.

“Seharusnya tindakan aparat tidak sebrutal itu dalam menghadapi massa demontrans,” kata Choirul Anam kepada wartawan, Rabu (25/9/2019).

Aparat sebagai pengayom masyarakat, dia melanjutkan, seharusnya aparat kepolisian bisa mengayomi dan mengahadapi masa pendemo dengan cara lebih baik saat aksi berlangsung.

Menurutnya, tindakan berlebihan tidak hanya akan melahirkan pelanggaran HAM, namun lebih jauh akan berpotensi mengancam aksi damai itu sendiri.

Lanjut Choirul Anam meminta agar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan investigasi terkait kekerasan dan penggunaan kewenangan berlebihan oleh polisi.

“Hal itu untuk memastikan tindakan aparat kepolisian yang berlawanan dengan SOP penanganan demontrasi bisa diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Diketahui, demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR, JakartaPusat, pada Selasa (24/9/2019) kemarin berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling bentrok ketika unjuk rasa berlangsung.

Puluhan mahasiswa mengalami luka akibat bentrokan tersebut. Sedangkan sisanya mengalami sesak nafas karena terkena tembakan gas air mata.

Kericuhan juga terjadi dalam unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 40 mahasiswa yang berunjuk rasa di Palembang, Sumatera Selatan harus dilarikan ke rumah sakit.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, ada belasan mahasiswa yang harus dievakuasi. Tiga jurnalis di sana juga terluka ketika melakukan peliputan.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR kemarin. Aksi menuntut agar berbagai revisi aturan yang bermasalah dibatalkan.

Aturan dimaksud yakni revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan serta meminta RUU Minerba dan RUU Pemasyarakatan dibatalkan.

Pengunjuk rasa merupakan mahasiswa dari berbagai daerah seperti Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Lampung. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer