Kejati Lampung Geledah Kantor DLH Bandar Lampung dan Periksa 76 Saksi

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung terus melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung selama 2019 hingga 2021.

Plt Aspidsus Kejati Lampung, M Syarief mengatakan, untuk memperkuat bukti, pihaknya melakukan penggeledahan kantor DLH Kota itu terkait dokumen yang berkaitan retribusi sampah DLH Bandar Lampung.

Selain itu, Kejati Lampung juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 76 orang saksi. Pihak yang diperiksa diantaranya para pegawai DLH Kota Bandar Lampung termasuk mantan Kepala Dinas (Kadis) DLH Bandar Lampung, Sahriwansah.

“Semua sudah kita periksa. Total ada 76 orang saksi yang menjalani pemeriksaan, termasuk mantan Kepala Dinas DLH Bandar Lampung,” kata M Syarief, Selasa (30/8/2022) kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menemukan adanya indikasi dugaan penyelewengan dana retribusi sampah di tahun anggaran 2019-2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung.

Hasil temuan tersebut, dugaan korupsi DLH Bandar Lampung naik tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang peristiwa pidana korupsi tersebut dan menemukan tersangkanya.

Demikian keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, I Made Agus Putra Adnyana. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidik ditemukan bahwa terdapat objek retribusi yang di pungut namun tidak disetorkan kekas negara.

Sementara realisasi pemasukan retribusi pemungutan sampah DLH Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019-2021 hanya sebesar Rp22 miliar dari target senilai Rp57 miliar yang diberikan Pemkot Bandar Lampung.

“Selain itu, DLH Kota Bandar Lampung juga tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD),” ungkap Made dalam keterangan resminya, Senin (29/8/2022).

Sehingga, lanjutnya, untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan Data Induk Objek retribusi dari penagih Dinas Lingkunga hidup dan penagih UPT di Kecamatan.

“Ketentuan pasal yang disangkakan dalam perkara ini yaitu: Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3) , ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan /Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tandasnya. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer