fbpx
Connect with us

Berita

Kantor Gakumdu Lampung: Di Dalam Rapat, Di Luar Demo

Published

on

Lampung.co – Senin (09/07/18) Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Lampung menggelar sidang pembuktian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Dalam pemeriksaan tersebut pihaknya akan mendengarkan tanggapan terlapor yaitu kuasa hukum tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia.

Sementara didalam kantor para pihak yang berkepentingan rapat, di luar ribuan massa dari Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPRI) mengepung kantor sentra Gakumdu.

Sambil berorasi, meraka terus mendekati kantor gakumdu di Jl Jenderal Sudirman no 45 Bandar Lampung. Sekitar pukul 10:00 ribuan massa itu akhirnya berada di samping kantor.

Namun mereka tak diizinkan untuk berorasi di depan kantor. Sekitar 500 personel gabungan dari kepolisian memblokade massa agar tidak mendekati. Ada juga satu buah mobil anti huru hara yang ada di balik barisan polisi.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Murbani Budi Pitono mengatakan jajarannya melakukan upaya preventif sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk menjaga kondisi ini.

Sekitar 500 orang personil polisi berjaga dengan membentuk blokade rapat.

“Kami persilahkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Tapi tetap kondusif,” ujar kombes Murbani.

Meski massa terus berorasi, di dalam, sidang terus dilakukan. Orasi ini menuntut diskualifikasi pasangan nomor urut 3 Arinal – Ninuk karena dianggap telah melalukan politik uang.

Salah satu koordinator aksi ini Rifki Indrawan mengatakan bahwa seharusnya pasangan calon nomor urut 3 didiskulaifikasi dan menuntut adanya pemilihan ulang.

“Batalkan Arinal-Nunik. Lakukan pemilihan ulang. Ciptakan pilkada Lampung yang bersih dan jangan bodohi masyatakat,” tegas Rifki.

Sementara dari dalam, ketua Bawaslu Lampung, khoir mengatakan sedang melakukan pemeriksaan terhadap tuntunan yang disampikan. Ia juga mengatakan bahawa bawaslu akan bekerja dengan profesional.

“Kami akan bekerja dengan profesional,” kata Khoir menanggapi adanya aksi di luar gedung.

Sekitar pukul 11:00 sidang gakumdu di skors, para pengunjuk rasa pun ikut berisoma. Pukul 13:08 sidang kembali dimulai dan massa kembali berorasi dengan tuntutan dan orasi yang sama.

Hingga pukul 16:00 massa masih berorasi di kantor gakumdu. Pihak kepolisian pun masih berjaga di sekitaran lokasi. (wan)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Pengembangan EBT di Era Jokowi Lebih Lambat Dibanding Kinerja SBY

Published

on

SBY-Jokowi

Lampung.co – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di era Jokowi lebih lambat dibanding kinerja SBY.

Pengamat bidang energi itu menyebutkan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2010-2014 pembangkit energi terbarukan meningkat menjadi 1760 MegaWatt (MW).

Sedangkan pada periode kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014-2018 hanya meningkat sebesar 985 MW. Estimasi hingga akhir 2019, pembangkit energi terbarukan hanya meningkat sekitar 400-450 MW.

Dengan demikian, total kapasitas dari 2014 hingga 2019 diperkirakan sekitar 1300-1350 MW. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding lima tahun kepemimpinan SBY periode kedua.

“Kalau dibilang lima tahun pak Jokowi perkembangan EBT lebih rendah dibanding SBY,” ucapnya Senin (19/8/2019) dilansir CNNIndonesia.com.

Padahal, kata dia menambahkan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) ada di akhir pemerintahan pak SBY.

Dikatahui, KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional.

Bahkan pada era Jokowi, presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Saat itu, pemerintah sudah memiliki KEN dan RUEN.

Tak hanya itu, Jokowi juga sempat mengumbar jargonnya untuk melepas ketergantungan pembangkit listrik Indonesia dari energi fosil, seperti batu bara.

Hal itu diungkapkannya Saat peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 MW, ia membanggakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan pada 25 Februari lalu.

Selain berkomitmen melanjutkan pengembangan listrik berbasis angin, kata Jokowi, pemerintah juga ingin mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Sebab, Indonesia memiliki banyak aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan (EBT),” kata Jokowi kala itu dikutip dari tirto.id.

Akan tetapi, nyatanya perkembangan EBT masih terbilang rendah. Fabby mengatakan RUEN belum secara utuh dijabarkan dalam kebijakan dan penataan energi nasional Indonesia. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Bandar Lampung

Anggota DPRD kota Bandar Lampung Dilantik, Ketua: Jangan Ingkari Rakyat

Published

on

Wiyadi

Lampung.co – Sejumlah 50 orang anggota DPRD Bandar Lampung periode 2019-2024 dilantik di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (19/8/2019).

Dari keseluruhan anggota DPRD Kota Bandarlampung yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan wajah baru yang belum pernah menjabat sebelumnya.

Sementara 20 orang lainya adalah penghuni lama, termasuk yang terpilih menjadi Ketua DPRD kota Bandar Lampung sementara yakni H. Wiyadi, SP, MM.

Dalam amanatnya dihadapan anggota DPRD yang baru dilantik, Wiyadi menekankan kepada seluruh anggota DPRD untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung.

“Seluruh anggota yang telah ditetapkan secara sah mengucapkan sumpah dan janji, mari mulai bekeja, rakyat telah menitipkannya kepada kita, jangan ingkari harapan rakyat,” tegas Wiyadi.

Diketahui, sesuai jadwal, hari ini sebanyak 605 anggota DPRD pada 15 kabupaten/kota periode 2019-2024 di Provinsi Lampung menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di masing-masing tempat. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ini Klarifikasi UAS Terkait Ceramahnya yang Dinilai Menghina Agama

Published

on

Ustaz Abdul Somad

Lampung.co – Ustaz Abdul Somad (UAS) menjawab tudingan yang dianggap menghina lambang-lambang salah satu agama atau penistaan agama dalam ceramahnya yang beredar di media sosial.

Dalam ceramah yang disampaikannya dalam pengajian rutin di masjid An-Nur Pekanbaru itu, UAS dinilai menghina lambang-lambang agama Kristen dan Katolik, seperti salib dan patung.

UAS mengatakan video yang beredar itu merupakan ceramahnya beberapa tahun silam. Saat itu, menurut dia, sedang sesi tanya-jawab berlangsung dalam kajian tertutup.

“Pertama itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik,” ujar UAS dalam klarifikasinya yang diunggah di Youtube.

Yang kedua, lanjutnya, pengajian itu di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam.

Dia menegaskan ceramah dilakukannya itu tak bermaksud menghina salah satu agama. Dirinya menjelaskan pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan nabi Isya AS bagi umat Islam.

“Ketiga, pengajian itu lebih tiga tahun lalu. Sudah lama di kajian subuh Sabtu di masjid An-nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana,” ujar dia.

Meskipun dirinya heran ceramah dilakukannya beberapa tahun silam itu baru viral dan dibawa keranah hukum, tapi UAS menegaskan siap menjalani pemeriksaan jika diperiksa polisi.

“Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang. Sebagai warga yang baik saya tidak akan lari, karena saya tidak merasa salah,” tegasnya

“Dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tiga poin itu apakah jelas?,” imbuhnya. (doy)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca