Jutaan Karyawan di PHK dan Dirumahkan, Kartu Prakerja juga Bukan Jaminan Pekerjaan

Tim Redaksi

Lampung.co – Dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19 sangat terasa oleh pekerja formal maupun nonformal. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 2,8 juta.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan B Satrio Lelono. Data tersebut, kata dia, merupakan gabungan dari Kemenaker dan BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini, 2,8 juta. Bisa lebih dan akan terus bertambah,” kata dia dalam video conference, Senin (13/4/2020) kemarin dikutip dari CNN Indonesia.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan.

Sementara itu, lanjutnya, berdasarkan data BPJamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor nonformal.

Disisi lain, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung mencatat per tanggal 13 April 2020, jumlah perusahaan yang telah merumahkan karyawan sebanyak 33 perusahaan akibat wabah covid-19.

Kepala Disnaker Wan Abdurrahman menyebutkan, sebanyak 1.437 karyawan dari 33 perusahaan tersebut yang telah dirumahkan. Menurutnya, karyawan yang telah dirumahkan oleh perusahaan itu tidak di PHK, melainkan dirumahkan.

“Sebab, selama tidak bekerja secara langsung, mereka tetap memperoleh penghasilan setiap bulannya,” jelasnya, Selasa (14/4/2020) dikutip dari Lampost.co.

Ia menambahkan, terhadap karyawan yang dirumahkan, PHK, atau sedang dalam mencari pekerjaan dalam masa pandemi wabah covid-19 saat ini akan solusi yaitu melalui program kartu prakerja dari pemerintah pusat.

“Jadi kita mengimbau kepada masyarakat yang berstatus di PHK dan dirumahkan dan pencari kerja, untuk segera mendaftarkan ke situs Kemnaker dan harus ada tahapan yang dilakukan,” tandasnya.

Terkait kartu prakerja, Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan saat kampanye, para pemegang kartu sakti itu nantinya akan dilatih, baik bekerjasama dengan kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara, hingga perusahaan swasta.

Di samping mendapat pelatihan, pemegang kartu juga akan mendapat insentif selama pelatihan. Bahkan sebelum mendapatkan pekerjaan setelah menjalani pelatihan, pemegang kartu masih mendapat insentif sampai batas waktu tertentu, semisal selama enam bulan.

Namun, Wakil Ketua Komite Cipta kerja dan Kartu Prakerja menegaskan, kartu prakerja tidak menjamin pemegangnya memperoleh pekerjaan. Kartu tersebut, kata dia, hanya menjamin seseorang diberi pelatihan atau kursus.

“Bukan jaminan setelah kartu prakerja pasti mendapat pekerjaan. Tugas pemerintah sekali lagi mendorong ke pekerjaan dan kewirausahaan, bukan menjamin,” ujar Moeldoko dalam siaran live streaming di akun Youtube Kemenko Perekonomian, Jumat (20/3/2020) lalu.

Pihaknya juga mengingatkan lagi kalau pemegang kartu ini tidak akan digaji seperti yang diyakini banyak orang selama ini. “Kartu ini bukan menggaji pengangguran. Itu tafsiran yang salah,” ucap Moeldoko.

Moeldoko menyatakan, kartu prakerja hanya memberikan bantuan biaya pelatihan kerja yang fokus pada peningkatan pengalaman dan keahlian pemegangnya. “Kedua hal itu sering dicari oleh perusahaan ketika merekrut seseorang,” kata dia. (*)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer