Jelang Pilwakot 2020, Bawaslu Bandar Lampung Surati Walikota Hingga Ketua PKK

Tim Redaksi

Lampung.co – Pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus setiap menghadapi helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tak terkecuali menjelang Pilwakot Bandar Lampung 2020 mendatang.

Meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) disebut sudah berulang kali menyurati para kepala daerah terkait masalah ini, namun netralitas ASN masih menjadi persoalan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

Jika pihak-pihak disebutkan itu terlibat dalam kampanye, maka dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Dan dalam hal menjaga netralitas ASN, termasuk TNI dan Polri menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Oleh karena itu, menghadapi Pilwakot 2020, Bawaslu kota Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengantisipasi keterlibatan ASN dalam kontestasi politik pemilihan Walikota.

Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung Candrawansah mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Walikota dan sekretaris daerah (Sekda) kota Bandar Lampung terkait netralitas ASN.

“Ini salah satu tugas kita (Bawaslu) dalam mencegah (keterlibatan ASN dalam Pilkada),” kata dia dalam diskusi publik bertajuk ‘Aroma Arogansi Pilwakot Bandar Lampung 2020‘ di Bandar Lampung, Kamis (31/10/2019).

Bahkan, lanjutnya, Bawaslu kota Bandar Lampung juga sudah menyurati beberapa bakal calon Walikota yang dinilai berpotensi menggunakan jajaran ASN dalam proses pencalonan atau kampanye saat Pemilu.

“Kepada ketua PKK (Eva Dwiana Herman HN) dan wakil Walikota (M Yusuf Kohar). Sudah kami layangkan surat kembali. Ini salah satu bentuk bahwa kita ingin melakukan tugas pengawasan secara maksimal,” tegasnya.

Namun, kata dia, hal itu tak cukup jika masyarakat tidak turut serta dan aktif dalam melakukan pengawasan, karena informasi awal sangat dibutuhkan oleh pengawas Pemilu.

“Bawaslu sangat terbuka menerima masukan atau informasi awal (pelanggaran Pemilu),” ujar Candra, panggilan akrab Candrawansah.

“Bukan hanya netralitas ASN, (informasi) terjadinya politik uang maupun, misalnya penggerakan kepala daerah yang tidak mencalonkan karena sudah dua periode. Sangat kami butuhkan,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, masyarakat tak hanya sekedar memberikan informasi, akan tetapi berani melaporkan dengan memberikan bukti-bukti terjadinya pelanggaran seperti foto atau bukti lain yang mendukung. (doy)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer