Ini Potensi Kecurangan Pemilu, Masyarakat Harus Tahu

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Setiap helatan kontestasi politik potensi kecurangan selalu menjadi topik perbincangan yang tak kunjung usai. Indikasi dugaan kecurangan pun tak pernah ada habisnya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian mengungkapkan sejumlah potensi kecurangan pada Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi ‘Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Menurut Pipin, saat ini penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang paling menonjol. “Potensi kecurangan sebelum pencoblosan yang paling kentara adalah terkait penentuan DPT,” kata Pipin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pihaknya yang pertama kali membongkar potensi penggelembungan DPT Pemilu 2019.

Dia melanjutkan, DPT yang bertambah ini berpotensi disalah gunakan untuk menambah suara pasangan calon (Paslon) tertentu.

“Ketika kita ungkap, semua pihak jadi sadar ada potensi penggandaan. Banyak DPT siluman dan berpotensi banyak yang tidak ada pemilihnya sehingga digunakan oleh siapa pun,” ujarnya.

Pipin menambahkan, potensi kecurangan juga bisa terjadi saat rekapitulasi surat suara pemilu setelah pemilihan berlangsung.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, kata dia, kecurangan saat rekapitulasi suara lazimnya dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan oknum peserta pemilu.

“Biasanya oknum penyelenggara bekerja sama dengan oknum peserta pemilu mengotak-atik hasil suara. Mengecoh para saksi,” beber Pipin dikutip dari beritasatu.com.

Untuk menhindari kecurangan tersebut, mantan Komisoner KPU Chusnul Mariyah mengimbau masyarakat untuk terus memantau proses pencoblosan serta penghirungan suara hingga selesai.

“Apa yang harus diawasi pada hari H, pertama, hasil. Kedua, form C1, plano, dan form C7,” jelasnya.

Dia berujar, semua informasi dari mulai jumlah pemilih, jumlah surat suara, hasil surat suara, ada di situ. “Masyarakat harus awasi itu,” tegas Chusnul.

Chusnul juga mengatakan, setidaknya ada lima titik rawan yang berpotensi menjadi pintu masuk melakukan praktik kecurangan baik di Pilpres maupun Pileg.

“Yakni perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu, penyelenggara (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (caleg partai politik), incumbent (eksekutif dan legislatif), pemilih,” jelasnya. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer