ICW Desak Kementerian Pecat PNS Koruptor, Ini Daftarnya

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data 98 pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dari beberapa Kementerian.

ICW menyebut Kementerian Perhubungan paling banyak memiliki PNS yang diduga korupsi, yakni tercatat ada 16 PNS dan disusul Kementerian Agama sebanyak 14 PNS.

Kepala Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengungkapkan PNS yang diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi tersebut sampai saat ini belum dipecat.

“Kami memiliki data terkait adanya PNS yang diduga terlibat kasus korupsi di setiap kementerian,” kata Wana, Rabu (20/2/2019) kemarin.

Berikut data Lembaga/Kementerian yang memiliki PNS diduga terlibat kasus korupsi, dengan jumlah total ada 98 PNS:

1. Kementerian Perhubungan (16 PNS)
2. Kementerian Agama (14 PNS)
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (9 PNS)
4. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (9 PNS)
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (8 PNS)
6. Kementerian Keuangan (6 PNS)
7. Mahkamah Agung (5 PNS)
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (5 PNS)
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (4 PNS)
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan (3 PNS)
11. Kementerian Pertahanan (3 PNS)
12. Kementerian Pertanian (3 PNS)
13. Setjen Komisi Pemilihan Umum (3 PNS)
14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2 PNS)
15. Kementerian Tenaga Kerja (1 PNS)
16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (1 PNS)
17. Kementerian Kesehatan (1 PNS)
18. Kementerian Pemuda dan Olahraga (1 PNS)
19. Kementerian Perindustrian (1 PNS)
20. Badan Narkotika Nasional (1 PNS)
21. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1 PNS)
22. Badan Pusat Statistik (1 PNS)

Wana mengungkapkan, ICW akan mendesak pimpinan seluruh kementerian negara untuk memperhatikan hal itu dan segera memecat sekaligus memblokir rekening PNS dimaksud.

Menurut Wana, Hal tersebut dilakukan agar tidak bisa lagi menerima gaji dari negara. Dia menilai bahwa negara selama ini banyak dirugikan oleh para PNS koruptor tersebut.

“Kalau sudah dipecat dan diblokir rekeningnya nanti kan PNS koruptor ini tidak bisa menerima pensiun lagi. Pemecatan ini harus segera dilakukan agar tidak ada lagi uang negara yang lari ke PNS koruptor,” tegas Wana. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer