Usai Menangkan Gugatan, Aferi Minta PT Way Halim Permai Cabut Laporan di Polda

Tim Redaksi

Lampung.co – Usai menangkan gugatan, Aferi selaku warga Perumahan Villacitra, Bandar Lampung yang menangkan gugatan dalam kasus sengketa tanah di Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung meminta laporannya di Polda diberhentikan.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Aferi, Yusron Efendi di Lapangan PKOR Way Halim, Rabu (22/11). “Kita minta laporan kita yang di Polda itu diberhentikan,” ucapnya.

Menurutnya, laporan di Polda yang dilakukan oleh pihak PT Way Halim Permai tersebut tidak sesuai. “Laporannya itu kan tidak sesuai. Yang katanya kita merusak pagar, menduduki lahan. Padahal itu kan tidak benar. Makanya kita minta laporan itu dihentikan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti atas laporan yang telah dibuatnya. Adapun laporannya, masih kata dia, terkait memperjual belikan tanah sengketa.

“Transaksi jual beli ini batal hukum. Dan orang itu harus taat hukum. Kita minta laporan kita di Polres ditingkatkan ke sidik dan ditindaklanjuti ke pengadilan,” pintanya.

Untuk diketahui, dalam kasus tersebut, Afferi selaku penggugat melawan Tommy Sanyoto, Direktur PT Way Halim Permai sebagai tergugat I; Lindawati, warga Bandar Lampung sebagai tergugat II; dan BPN cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai turut tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabulkan gugatan Aferi, warga Perumahan Villacitra, Bandar Lampung dalam kasus sengketa tanah di Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung.

Yoesron Effendi, salah seorang kuasa hukum Aferi, menjelaskan surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanjungkarang pada 27 April 2017 di bawah perkara Perdata No. 68/PDT.G/PN.TGK/2017.

Dalam sidang putusan di PN Tanjungkarang, Selasa (21/11), hakim menetapkan bahwa penguasaan tanah oleh para tergugat yaitu lahan bersertifikat HGB 14/KD, yang telah berganti blanko sertifikat HGB No. 1192 prm sebagai blanko pengganti sertifikat HGB 14/KD di Kelurahan Way Halim seluas 78.537 meter persegi adalah perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim yang terdiri dari Mansur, Syahri Adamy, dan Pastra Joseph juga menyatakan batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik yang otentik maupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak penggugat atas objek sengketa.

Karena itu, ujar Yoesron, para tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut harus segera mengosongkan lahan tersebut untuk diserahkan kepada penggugat.

“Bangunan yang ada di lokasi tersebut, di antaranya warung kopi aceh. Kalau mau tetap berusaha di situ maka harus berurusan dengan kami selaku pemilik yang sah,” tukasnya. (Sandi)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer