Lagi, KPK Umumkan Setya Novanto Tersangka

Tim Redaksi

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tak kehabisan nyali menghadapi licinya Setya Novanto. Hari ini (Jumat, 10/11/2017) adalah ronde ketiga antara KPK dan Setya Novanto. KPK kembali mengumumkan penetapan tersangka pimpinan Partai Golkar tersebut.

Pengumuman status tersangka untuk Ketua DPR RI itu disampaikan KPK. Hari Jumat dipilih KPK seperti menghidupkan kembali cerita istilah “Jumat Keramat”. Sebab pada Jumat juga, KPK menahan tersangka atau bahkan mengumumkan tersangka besar.

Akan tetapi, diketahui, bahwasannya, surat perintah penyelidikan (sprindik) untuk Novanto terbit pada 31 Oktober 2017, lalu. Novanto, kedua kalinya dijerat terkait kasus yang sama, yang sebelumnya juga menetapkan sebagai tersangka, yakni, megakorupsi proyek e-KTP. Sebelumnya Novanto juga ditetapkan tersangka pada 17 Juli 2017. Ronde pertama KPK unggul dengan penetapan tersangka ini. Keberanian KPK pun dipuji masyarakat luas.

Akan tetapi, status tersangka Novanto harus lepas, lepasnya status tersangka ini setelah hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Novanto melalui praperadilan. Putusan praperadilan itu diketuk pada 29 September 2017. Dengan begitu, ronde kedua dimenangi Novanto.

Setelah penetapan Novanto harus bebas dari status tersangka, KPK tak mau patah arang. KPK terus mempelajari putusan praperadilan. Hingga saat ini, KPK tak ciut dalam menetapkan Novanto kembali menjadi tersangka.

Keberanian KPK ini nampaknya harus diuji. KPK pun dihadapkan perkara. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku akan melaporkan KPK karena dianggap telah melanggar putusan praperadilan.

Fredrich rencananya akan melaporkan KPK ke polisi karena telah menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi. Fredrich segera melaporkan KPK setelah menerima surat resmi dari KPK. “Oh jelas (akan melaporkan KPK). Kalau memang begitu, kita dapat suratnya, malam ini kita laporkan,” ucap Fredrich dilansir dari Detikcom.

Fredrich menegaskan, bahwa, KPK telah melanggar putusan praperadilan dengan menetapkan Novanto sebagai tersangka. Fredrich merasa memiliki hak melaporkan KPK ke polisi.

“Langkah hukum berarti melanggar putusan pengadilan, kan pidananya 9 tahun. Melawan putusan pengadilan. Praperadilan kita juga jalankan, pasti dong, kan kita negara hukum. Hak kita dong untuk mengambil tindakan laporan pidana, kan begitu,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut penetapan itu dilakukan melalui proses penyelidikan terlebih dulu hingga proses penyidikan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, menurut Saut, KPK telah memanggil Novanto sebanyak 2 kali tetapi tidak hadir. Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah penetapan tersangka yang diumumkan sore ini Saut mengatakan, KPK akan bergerak memeriksa saksi untuk Ketua DPR itu. KPK berkomitmen menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini. (Net)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer