Bawa BBM Ilegal 800 Ton, 2 Kapal Tanker Ditangkap di Pulau Sebesi Lampung

Tim Redaksi

Lampung.co – Dua kapal tanker diamankan TNI Angkatan Laut (AL) di Pulau Sebesi, Lampung, Kamis (24/05/2018). Penangkapan yang terjadi pada pukul 23.30 WIB tersebut dikarenakan membawa 800 ton BBM jenis solar.

Dari 800 ton BBM ilegal tersebut, masing-masing kapal membawa BBM solar 600 ton dan 200 ton tanpa dokumen kelengkapan perjalanan dan tidak dilengkapi dokumen resmi mengenai muatan kapal.

Diterangkan Pangarmada I Laksda TNI Yudo Margono, penangkapan bermula dari Satuan Patroli (Satrol) Lantamal III Jakarta Koarmada I di perairan Lampung.

Saat itu, kata dia, petugas patroli mencurigai kapal bernama lambung MT Jaya Mukti 1 dan MT Kallyse yang sedang memuat BBM di Perairan Mutun, Teluk Lampung.

“Kita sudah intai berhari-hari di mana kapal ini mengangkut BBM ilegal dari truk di darat kemudian dibawa ke laut. Jadi dari tangki di darat itu dibawa ke laut. Jadi saya belum tahu, tangki ini dari mana,” ujarnya di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (27/5/2018) dilansir dari Detik.com.

Menurutnya, saat dilakukan pemeriksaan kapal bermuatan BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi mengenai muatan kapal.

“Karena dia waktu kita periksa, ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen kapal, dokumen muatan maupun dokumen pelayaran. Artinya bahan bakar ilegal. Jadi ya kita tangkap dan kita proses,” tegas Yudo.

Menurutnya, saat ini kapal sudah bersandar di Dermaga Pondong Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. Nakhoda beserta 23 anak buah kapal (ABK) masih diamankan, sementara bahan bakarnya akan diserahkan ke Migas.

Untuk selanjutnya, kata dia, pihaknya akan mencari tahu tentang siapa pemilik perusahaan tersebut untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, saat ini kapal masih ditahan untuk keterangan penyidik lebih lanjut.

Sementara, untuk minyak hasil tangkapan, kata Yudo, akan diserahkan ke migas lelang untuk negara. Selain itu, menurutnya, nahkoda beserta ABK terancam UU pelayaran karena tidak memiliki surat berlayar.

Selain itu, Yudo juga menyatakan, mereka (nahkoda beserta ABK) bisa dijerat UU Migas.

“Kalau kena UU Migas ancaman hukumannya bisa maksimal 4 tahun dan denda Rp 40 miliar. Tapi kalau UU Pelayaran tidak membawa SPB itu maksimal 4 tahun dan denda 600 juta,” tandasnya. (*/goy)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer