Hukum
Baku Tembak Kembali Terjadi di Tembagapura, 4 Anggota Brimob Terluka
Lampung.co – Pasukan Brimob Polda Papua dan kelompok kriminal bersenjata kembali terlibat baku tembak. Kali ini baku tembak terjadi di Kampung Banti 1 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (23/10/2017) sekira pukul 06.00 WIT.
Baku tembak terjadi ketika pasukan Brimob Polda Papua tengah melakukan evakuasi terhadap jenazah Briptu Berry Permana Putra, korban tewas dalam kontak senjata, pada hari Minggu (22/10/2017) siang.
Menurut keterangan yang dikutip dari sindonews.com, pada Senin (23/10/2017) pukul 00.00 WIT, tim evakuasi korban meninggal dunia, Briptu Berry Permana Putra, dari Bukit Sangker ke Kampung Banti 1 Tembagapura, dengan berjalan kaki. Jalur itu merupakan akses satu-satunya.
Pukul 06.00 WIT, tim evakuasi sudah tiba di Kampung Banti. Jasad Briptu Berry Permana Putra pun telah dimasukkan dalam mobil ambulans. Tak lama kemudian pasukan ditembaki oleh OTK dari dua bukit berbeda yang menyebabkan empat anggota Brimob mengalami luka tembak.
Para korban luka adalah Ipda Giay, luka tembak di tangan kiri; Bripda Hence, terkena tembakan pada bagian kaki kiri; Bripda Mario terkena tembakan di telapak tangan kiri; dan Aipda Mustari mengalami luka tembak pada paha bagian kiri.
Sampai saat ini seluruh korban luka dan korban meninggal, tengah dikawal untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Tembagapura. Belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian setempat.
Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengutarakan sulitnya menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Jembatan UtikiniTembagapura, Mimika lantaran pelaku menguasai medan yang didominasi perbukitan.
“Menangkap mereka (KKB, red) tidak mudah. Ya nanti seperti ini (anggota polisi tewas), apakah mereka yang mati atau kita yang mati, mereka bersembunyi di bebukitan di sana, dan jadi mereka lebih menguasai medan,” ujar Boy, Senin (23/10/2017).
Sebelumnya, anggota Brimob juga melakukan pengejaran pasca penembakan warga asing di Tembagapura. Namun, 2 anggota Brimob terluka usai terlibat dalam kontak senjata dengan pelaku.
“Kedua anggota Brimob itu yakni Mufadol, satuan Brimob Den B Timika. Ia mengalami luka tembak pada kaki kiri. Dan Parada Alwin, satuan Brimob Den B Timika. Ia mengalami luka tembak pada bagian perut, serpihan peluru mengenai tulang paha kanan, serpihan mengenai lambung. Mereka telah diievakuasi ke rumah sakit Tembagapura,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal, Sabtu (21/10/2017) lalu.
Dia mengatakan sebelumnya anggota Brimob Polda Papua tengah melakukan patroli di Kali Bua, Kampung Utikini, Tembagapura, Kabupaten Timika, pukul 07.00 WIT. Anggota Brimob lalu tiba di area Gunung Sangker. Mereka bertemu dengan kelompok bersenjata lalu terjadilah kontak senjata. (Erwin/sindonews.com)
Berita
Debt Collector Pinjol yang Nagih dengan Cara Kasar Bisa Dibui 10 Tahun, Ini Pasalnya
“Contoh kasus perilaku petugas penagihan, dia melakukan penagihan secara agresif kata kasar, ancaman dan lain-lain, ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi,” kata Tongam.
Lampung dot co – Berita Ekonomi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa debt collector dari pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk Pinjaman Online atau Pinjol yang melakukan penagihan dengan cara mengancam hingga kekerasan akan dipidana.
Tak main-main, debt collector (DC) termasuk debt collector Pinjol yang menagih pinjaman dengan mengancam nasabah, terlebih sampai melakukan kekerasan akan diancaman pidana 10 tahun penjara hingga denda Rp 250 miliar.
Demikian dikatakan oleh Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L. Tobing dalam seminar bertajuk ‘Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Penguatan Literasi, Inklusi, dan Pelindungan Konsumen’.
“Contoh kasus perilaku petugas penagihan, contohnya ada peminjaman Pinjol, P2P lending, perjanjian kredit karena belum membayar, dia melakukan penagihan secara agresif kata kasar, ancaman dan lain-lain, ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi,” kata Tongam dalam acara tersebut secara virtual, Kamis (23/11/2023).
Pasal 306 itu mengatur, jika PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 25 miliar dan Rp 250 miliar.
Seturut dengan Tongam, Kelapa Departemen Pengawasan Perilaku PUSK OJK Bernard Widjaja menerangkan bukan hanya penindakan yang akan dilakukan kepada pinjol-nya atau PUJK, tetapi pihak ketiga yang melakukan penagihan (debt collector) juga bisa dipidana.
“(Tidak hanya PUJK yang disanksi) debt collector juga pihak ketiga itu, kita minta pelaku usaha menindak terhadap debt collector, dan kami melakukan penindakan kepada PUJK,” jelasnya.
Karena berdasarkan aturan yang ditentukan, proses penagihan oleh PUJK atau debt collector-nya memiliki batasan. Misalnya, waktu penagihan yang dibatasi sampai jam 8 malam.
“Kalau penagihan setengah 10 malam datang, sampai memaksa bersangkutan itu membuat video bahwa harus berjanji membayar dengan cara dalam videonya, itu etiknya nggak boleh,” tegas Bernard Widjaja. (*)
Berita
Bupati Budi Utomo Hadiri Pemusnahan BB Perkara Tipidum Kejari Lampung Utara
“Dari seksi barang bukti telah melaksanakan pemusnahan dari perkara tindak pidana umum, dalam hal ini dari 82 tindak pidana umum, periode Januari-Mei 2023,”
Lampung dot co – Lampung Utara | Bupati Budi Utomo bersama Forkopimda Lampung Utara, Menghadiri acara Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara, di halaman Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Jum’at (23/6/2023).
Kepala Kejari Lampura, M. Farid Rumdana memimpin langsung acara pemusnahan barang bukti tindak pidana tersebut. Menurutnya dalam acara ini, adapun barang bukti yang dimusnahkan barang bukti tindak pidana terhadap orang dan harta benda (Oharda).
Selain itu perkara tindak pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum (Kamtibmum) serta perkara tindak pidana narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).
“Dari seksi barang bukti telah melaksanakan pemusnahan dari perkara tindak pidana umum, dalam hal ini dari 82 tindak pidana umum, periode Januari-Mei 2023,” kata dia.
Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Dalam amar putusan, terhadap barang bukti dirampas dan dimusnahkan, “Hari ini dengan disaksikan seluruh forkopimda dan bupati ikut melakukan pembakaran,” ujarnya.
Farid merinci barang bukti yang dimusnahkan yakni 25 unit handphone, 15 bilah senjata tajam, 4 unit senpi rakitan serta 9 peluru aktif dan satu selongsong peluru aktif. Lalu Narkotika jenis sabu, seberat 52,3 gram, yang tadi telah dihancurkan menggunakan blender dan cairan korsek.
Kemudian Narkotika jenis ganja seberat 337,4 gram dan benda kertas serta lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Lalu 3 butir pil psikotropika, 6 set kartu remi, 16 set kartu ceki, rekapan togel (5), ada juga barang lainnya yang terkait yang ikut dimusnahkan .
“Dari barang bukti perkara yang dimusnahkan, sejenis narkotika sabu-sabu adapun senpi yang digunakan untuk perampokan begal dilakukan oleh para terpidana,” tandas Farid. (kur)
Berita
DPRD Lampung Soroti Rumah Penampungan Korban TPPO PMI Ilegal
“Perlu kepastian, apakah memang hanya di satu tempat itu saja, atau ada di tempat lain, karena tidak menutup kemungkinan kalau ada lebih dari satu rumah singgah (PMI ilegal),” kata Yanuar Irawan.
Lampung dot co – Kabar Lampung | DPRD Provinsi Lampung menyoroti kasus ditemukannya lokasi penampungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Rajabasa, Bandar Lampung.
Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menilai ditemukannya rumah singgah PMI ilegal di Lampung, membuktikan Lampung terbilang cukup nyaman sebagai persinggahan lajur transportasi PMI ilegal.
“Yang pasti ini membuktikan Lampung terbilang nyaman dipakai sebagai lajur transit transportasi PMI ilegal,” kata dia, Rabu (7/6/2023). Oleh karena tu, Yanuar menilai, perlu adanya langkah tegas dari dari aparat hukum terhadap temuan tersebut.
“Perlu kepastian, apakah memang hanya di satu tempat itu saja, atau ada di tempat lain, karena tidak menutup kemungkinan kalau ada lebih dari satu rumah singgah (PMI ilegal),” imbuh Yanuar Irawan dikutip dari Tribun Lampung.
Selain tempatnya (rumah singgah) yang mungkin tidak hanya satu, lanjutnya, bisa jadi ada oknum-oknum lain yang serupa, menjadikan Lampung sebagai tempat transit perjalanan migran.
Tak lepas dari itu, Yanuar Irawan mengatakan DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menemukan rumah singgah PMI ilegal di Bandar Lampung.
Diketahui, Polda Lampung berhasil menyelamatkan 24 orang perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga menjadi korban TPPO dan berada di sebuah rumah yang diduga milik anggota Polri di Kelurahan Rajabasa Jaya, Rajabasa, Kota Bandar Lampung.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika membenarkan bahwa lokasi penampungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil diungkap merupakan rumah milik seorang anggota Polri.
“Memang dari hasil penindakan dan penyelamatan terhadap 24 korban TPPO ini, kami dapatkan informasi bahwa rumah itu milik seorang anggota Polri,” kata Kapolda di Mapolda Lampung, Rabu (7/6/2023).
Bahkan Kapolda Helmy Santika mengaku Propam Polda Lampung juga sudah berkoordinasi dengan Propam Mabes Polri untuk pendalaman lebih lanjut terkait rumah penampungan yang merupakan rumah milik Perwira Polri. (*)
You must be logged in to post a comment Login