Kasus Suap: Andi Desfiandi Didakwa Tiga Pasal, Kuasa Hukum Tak Keberatan

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Sidang perdana terdakwa kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila) Andi Desfiandi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang, Rabu (9/11/2022).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Aria Verronica, serta dua hakim anggota yaitu Charles Kholidy serta Edi Purbanus.

Ketua Majelis Hakim memulai dengan menyatakan bahwa para hakim di PN Tanjung Karang, panitera dan pegawai, tidak membuka komunikasi dengan pihak berperkara ataupun pihak lainnya.

“Tidak menerima suap, tip sogokan dan lainnya. Majelis hakim mengadili sesuai fakta persidangan,” kata dia. Aria Verronica juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui perangkat di PN yang melakukan pelanggaran tersebut ke KPK dan Bawas Mahkamah Agung.

Sementara itu, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agung Satrio Wibowo dalam dakwaannya menyebutkan bahwa terdakwa Andi Desfiandi didakwa tiga pasal. Berikut dakwaan yang disampaikan JPU Agung Satrio Wibowo dalam persidangan.

Yang pertama, terdakwa Andi Desfiandi memberikan uang sejumlah Rp250 juta kepada Prof Karomani selaku Rektor Universitas Lampung (Unila) melalui Mualimin pada tanggal 24 Juli 2022.

Uang tersebut diberikan dengan maksud agar bisa memasukkan 2 (dua) nama untuk menjadi mahasiswa baru tahun ajaran 2022 di Fakultas Kedokteran Unila melalui Jalur Seleksi Mandiri.

Menurut JPU, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, perbuatan terdakwa juag melanggar Pasal 5 huruf a dan huruf k Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 73 ayat 5 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” jelas Agung.

Dalam dakwaan kedua JPU KPK menguraikan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan yang ketiga, perbuatan terdakwa Andi Desfiandi disangkakan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain menyuap Prof Karomani dengan uang Rp250 juta, terungkap bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Andi Desfiandi juga telah bersepakat akan membelikan perlengkapan furniture seharga Rp150juta sampai dengan seharga Rp200juta untuk ditempatkan di Gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC).

Kuasa Hukum terdakwa, Resmen Kadaffi pun tidak keberatan dengan dakwaan JPU tersebut. “Kita melihat, dan membaca, serta mendengar dakwaan dari JPU secara yuridis semua tidak ada yang perlu kita perdebatan karena lokusnya semua sudah sesuai,” ujarnya usai persidangan. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer