Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Tak Terima Keputusan Bawaslu

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak terima dengan keputusan Bawaslu Jateng yang memutuskan deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin melanggar aturan.

Dia mengatakan Bawaslu telah melakukan kesalahan dengan menyatakan 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi melanggar etika berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

“Logikanya simpel saja, kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya,” kata dia, Minggu (24/2) malam.

Jika melihat UU Pemilu, lanjutnya, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah tersebut. Namun, kemudian Bawaslu menengok UU Pemerintahan Daerah.

“Yang berhak menentukan itu Mendagri, lo kok ‘sampeyan’ (Bawaslu Jateng) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum kok,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Ganjar, jika Bawaslu menemukan hal lain yang tidak menjadi kewenangannya dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu, semestinya tidak patut disampaikan.

“Padahal, kemarin Rofiuddin (anggota Bawaslu Provinsi Jateng) menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran. Akan tetapi, dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda,” ujarnya.

Sebelumnya Bawaslu Jateng memutuskan deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dilakukan Ganjar dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Rofiuddin mengatakan sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral.

Pihaknya merekomendasikan pemberian sanksi kepada Ganjar dan 35 kepala daerah tersebut karena dianggap tidak netral dan melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer