Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Kurang Tepat

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Untuk memulihkan defisit transaksi berjalan, pemerintahan Jokowi mengeluarkan beberapa strategi seperti membatasi impor 900 komoditas dan meningkatkan produksi biodiesel 20 persen (B20).

Selain itu juga kebijakan ekonomi yang meminta eksportir memulangkan devisa hasil ekspor, menumbuhkan ekspor, hingga menggenjot sektor pariwisata.

Melihat beberapa kebijakan ekonomi tersebut, pengamat ekonomi Faisal Basri menilai pemerintahan Jokowi terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan.

Menurutnya, strategi ini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri.

Namun, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini mengatakan, strategi pemerintah kurang tepat karena lebih banyak bertahan.

“Sementara upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang,” imbuhnya di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018) kemarin.

Lebih lanjut dia mengatakan kebijakan ini hanya akan mampu menahan defisit transaksi berjalan agar tak kian lebar, tetapi tak mampu menurunkan defisit tersebut.

“Apalagi, tingkat kebobolan ekonomi Tanah Air itu sudah kian besar,” ujarnya.

Sementara, lanjut Faisal, strategi pertahanan dengan membatasi impor kurang tepat karena berpotensi mendapat balasan dari negara lain, misalnya sanksi retaliasi atau balasan serupa.

“Lagipula masa menentukan apa yang boleh dipakai dan tidak, ini bukan negara komunis. Sedangkan subtitusi produk impor ke dalam negeri, itu butuh waktu,” pungkas Faisal. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer